- Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi protes di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta, pada Sabtu, 13 Juni 2026.
- Demonstran menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, serta kenaikan harga.
- Massa menuntut evaluasi program pemerintah, pencabutan UU TNI dan Polri, serta perbaikan ekonomi dan jaminan kebebasan sipil.
SuaraJogja.id - Usai hujan yang mengguyur, kawasan Pertigaan Gejayan, Sabtu (13/6/2026) semakin dipenuhi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Massa yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Aliansi Rakyat Memanggil datang dari beberapa titik sehingga membuat arus lalulintas di kawasan tersebut terpaksa dialihkan.
Kendaraan dari arah utara dialihkan ke timur melalui jalur di samping Simpang Tiga Moses Gatotkaca.
Sedangkan arus dari arah barat diarahkan menuju utara ke simpang empat Indomaret Point kawasan UNY dan kendaraan dari arah selatan dialihkan melalui titik putar balik di depan RRI Gejayan.
Baca Juga:Digeruduk Masa Akibat Pelayanan Lambat, Pemkab dan BPN Sleman Sepakati Evaluasi Besar
Sejumlah petugas keamanan pun terlihat berjaga-jaga di beberapa titik dalam aksi bertajuk "Seruan Bersama" tersebut untuk mengurai kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.
Berbagai isu disampaikan para demonstran dalam orasi mereka. Mulai dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga persoalan pajak yang dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah seorang mahasiswa, Fajar, mengatakan aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk keresahan mahasiswa dan masyarakat sipil akan kebijakan pemerintah dianggap tidak menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
"Contohnya MBG yang merupakan pemborosan yang luar biasa bagi APBN. Sementara sektor pendidikan yang lain justru seperti dianaktirikan. Banyak persoalan pendidikan yang seharusnya lebih diprioritaskan tapi malah buat MBG yang akhirnya dikorupsi," tandasnya.
Selain MBG, program KMP juga yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Baca Juga:Penyelenggara Event di Jogja Ketar-ketir,Imbas Rupiah Melemah dan BBM Naik
Program tersebut dianggap hanya menjadi proyek pemerintah yang tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
"Ini hanya proyek belaka, tidak menjawab kebutuhan rakyat, masak ada KMP dibangun diatas gunung atau dekat kuburan, aneh sekali," katanya.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus Rp18.000, lanjutnya juga diabaikan pemerintah. Padahal hal itu memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan.
"Rupiah melemah tapi pemerintah abai. Malah sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Padahal dampaknya luar biasa bagi rakyat. Harga-harga naik, BBM naik, angka kemiskinan bertambah," ungkapnya.
Karenanya dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Memanggil menyampaikan sejumlah tuntutan yang disuarakan kepada pemerintah.
Massa mendesak penghentian program MBG yang dianggap rawan korupsi dan meminta evaluasi terhadap program KMP yang dinilai menyimpang dari prinsip ekonomi kerakyatan.
