Tanggapi Informasi Tak Benar IPW tentang Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung, Ini yang Bakal Dilakukan Mahkamah Agung

SuaraJogja.id - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung RI. Tindak pidana tersebut berupa pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung mencapai Rp97 miliar. 

Melalui Suharto, selaku Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto, informasi itu telah dibantah. Dalam klarifikasinya, disampaikan bahwa seluruh dugaan itu tidak benar. 

Kendati demikian, Suharto mengaku MA belum akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Sementara ini pihaknya merasa klarifikasi terkait informasi tidak benar tersebut sudah cukup.

"Prinsipnya Mahkamah Agung sementara ini menanggapi saja ya. Jadi Mahkamah Agung sementara ini menanggapi saja, tidak berandai-andai (langkah hukum), karena ini kan sesuatu yang tidak benar takutnya membentuk opini publik. Nah ini harus kita tanggapi untuk kita luruskan," kata Suharto, saat konferensi pers di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga:Sudah Kehilangan Independensi, Uceng Pesimis Masa Depan KPK Masih Ada

Disampaikan Suharto, pihaknya belum memikirkan untuk melangkah ke jalur hukum. Kaitannya dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut.

"Ini baru tanggap. Artinya ini pun juga kita rapatkan pimpinan, kita rapatkan, kita formulasikan se-etis mungkin, sesopan mungkin, sebaik mungkin, lalu saya bacakan. Ini proses yang lumayan berhari-hari," tandasnya.

Klarifikasi MA

Mahkaman Agung (MA) membantah dugaan adanya tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung RI berupa pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung sebesar Rp97 miliar. Dugaan korupsi itu sebelumnya diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW) beberapa waktu lalu.

"Bahwa tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung," kata Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto, saat konferensi pers di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga:Gantikan Direktur yang Terseret Korupsi, Widayat Punya PR Besar di PT Taru Martani

Disampaikan Suharto, fakta yang terjadi adalah para hakim agung bersepakat untuk menyerahkan secara sukarela sebesar 40 persen dari hak honorarium penanganan perkara yang diterimanya. Umtuk kemudian didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial.