SuaraJogja.id - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya berencana menghadiri undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 besok. Dia mengaku sudah mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut.
Prabowo-Gibran rencananya akan dilantik MPR RI dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Sejumlah undangan akan hadir dalam acara tersebut.
"Undangan sudah datang, saya merencanakan hadir [pelantikan Prabowo-Gibran]," ujar Ganjar, Kamis (17/10/2024) malam.
Meski siap hadir, menurut mantan Gubernur Jateng tersebut, dirinya tetap menomorsatukan partai bila dibutuhkan. Sebab, saat ini PDIP tengah fokus dalam membackup pilkada di Indonesia.
Baca Juga:Inisiatif Ikut Aksi Kawal Putusan MK, Alam Ganjar: Saya Enggak Disuruh-suruh Orang Tua
"Kecuali nanti ada penugasan partai karena hari ini kita lagi full konsentrasinya, memback up pilkada pilkada yang ada. Jadi kemarin juga ada yang datang ke saya dari Sulawesi Selatan, terus kemudian dari NTT, kita tunggu saja," ungkapnya.
Ganjar mengungkapkan dirinya memang lebih mementingkan partai alih-alih menghadiri undangan pelantikan Prabowo-Gibran. Hal itu mengingat PDIP memang harus melakukan pekerjaan dengan pertimbangan yang cermat, termasuk kampanye paslon-paslon pilkada.
"Semua DPP menjadi jurkam [juru kampanye] di Indonesia," tandasnya.
Sementara terkait calon menteri yang akan duduk dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang, Ganjar memperkirakan tidak akan diisi oleh tokoh atau kader dari PDIP. Sebab dari tokoh, politisi hingga akademisi yang diundang maupun ikut pembekalan bersama Prabowo-Gibran, tidak ada satupun dari PDIP.
Karenanya PDIP diperkirakan tidak akan gabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun kedepan. Namun Ganjar masih menunggu keputusan dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga:Ganjar Bicara Peluang PDIP di Pilkada 2024, Singgung Pencatutan KTP hingga Potensi Usung Bukan Kader
"Tinggal tunggu keputusan ketua umum, tapi kalau anda melihat indikasinya, rasanya kemarin mulai dikumpulkan kandidat-kandidat menteri, rasanya tidak ada [kader] PDI Perjuangan. Anda bisa mengartikan sendiri ketika gabung [di pemerintahan] mestinya ada representasi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi