Pemerintah Bantul telah membentuk Tim Pembela Mbah Tupon, yang terdiri dari 12 anggota termasuk pengacara resmi, untuk memberikan advokasi menyeluruh.
Tim tersebut sudah mulai bekerja sejak 29 April, setelah penandatanganan surat kuasa. Mereka akan menyelidiki kasus pertanahan Mbah Tupon yang diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah.
Sertifikat seluas 1.655 meter persegi tersebut diketahui beralih nama tanpa sepengetahuannya, dan bahkan dijadikan jaminan kredit senilai Rp1,5 miliar di bank.
Keluarga besar Mbah Tupon kini masih menanti keadilan dan pengembalian hak atas tanah tersebut. Laporan resmi telah disampaikan ke Polda DIY untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Baca Juga:Polda Selidiki Kasus Tanah Mbah Tupon, BPN DIY Blokir Sertifikat IF
Sebelumnya, diberitakan Mbah Tupon terancam kehilangan tanahnya seluas 1.665 meter persegi. Tak hanya tanah, rumah dia dan anaknya pun terancam disita bank.
Mbah Tupon yang buta huruf ditipu mafia tanah pada 2020 silam. Tanah Mbah Tupon dibaliknamakan pada pembeli berinisial BR atas nama. Sertifikat tanah tersebut bahkan diagunkan ke bank senilai Rp1,5 Miliar.
Kasus berawal saat Mbah Tupon menjual tanahnya seluas 298 meter persegi pada 2020 pada BR dengan harga Rp 1 juta per meter.
Uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah anak Mbah Tupon, Heri.
Meski proses jual beli tanah dan pecah sertifikat selesai, BR ternyata masih memiliki hutang pembayaran tanah sebesar Rp 35 juta.
Baca Juga:Sengketa Tanah Mbah Tupon Viral, Polda DIY Periksa Tiga Saksi
BR pun pada 2021 menawarkan pelunasan hutang ke Mbah Tupon dalam bentuk membiayai pecah sertifikat Mbah Tupon di tanah seluas 1.665 meter persegi.
