Guru dan tenaga kependidikan yang bertugas mendistribusikan MBG akhirnya terlambat mengerjakan pekerjaan lain hingga sore hari.
"Misal, karyawan yang harusnya menyusun laporan keuangan jadi harus ngurus piring. Misalnya kami ambil 30 porsi per kelas, kalau jam 12 belum diambil, kami harus keliling cari. Kadang ketinggalan di kelas A atau B. Itu sering sekali terjadi," jelasnya.
Sementara dari sisi siswa, respons terhadap program MBG pun terbagi. Ada siswa yang merasa terbantu karena mendapat makan gratis, namun banyak pula yang justru memilih tidak menyentuh makanan tersebut karena trauma dengan kualitasnya.
Dengan berbagai permasalahan tersebut, SMKN 4 Yogyakarta menyatakan mereka tidak ingin melanjutkan program MBG pada tahun ajaran mendatang.
Baca Juga:Angka Perceraian Bikin Geleng-Geleng Kepala, Jogja Siapkan Sekolah Pra Nikah Bagi Calon Pengantin
Apalagi SMK tersebut berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan dana dan program internal.
"Harapannya setelah tahun ajaran baru, kami tidak menerima lagi MBG. Karena bagi kami ini sudah menjadi beban tambahan, bukan bantuan. Banyak yang mengeluh juga, karena omzet mereka turun akibat MBG," paparnya.
Pihak sekolah beranggapan, anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan, seperti penyediaan pendingin ruangan atau alat bantu belajar alih-alih untuk MBG.
Terlebih di sekolah itu, satu kali makan bernilai Rp10.000/orang untuk 1.200 siswa membutuhkan anggaran besar yang mencapai Rp12 juta.
Meski sebenarnya program MBG memang dilandasi niat baik untuk membantu siswa dari segi pemenuhan gizi.
Baca Juga:421 Kuda Andong Malioboro Diperiksa, Apa Saja Temuan Petugas?
Namun dalam pelaksanaannya, perlu dievaluasi ulang agar tujuan utama pendidikan tidak justru terganggu karena buruknya implementasi.
"Dengan Rp 12 juta sehari, dalam satu hari kami bisa beli tiga unit AC. Kalau dipakai untuk memasang AC di kelas, suasana belajar jadi lebih nyaman. Murid dan guru juga sering bilang, kalau bisa milih antara AC atau makan MBG, mereka pilih AC," paparnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY, Suhirman, Pemda DIY tidak bisa menghentikan program MBG. Pemda hanya bisa mendukung program pemerintah pusat tersebut.
"Kami mendukung program [MBG] nasional, jadi hal seperti itu [masalah yang terjadi] bisa disiasati. Kami akan koordinasi dan klarifikasi langsung dengan sekolahnya karena sejauh ini kami belum menerima laporan dari sekolah," paparnya.
Suhirman menambahkan, program MBG merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui SPPG.
Disdikpora hanya menyiapkan sekolah karena penentuan lokasi tergantung dari SPPG, termasuk lokasi penyajian makanannya.
