Sebagai alternatif syarat bansos, ia mengusulkan hal-hal yang lebih rasional dan berdampak luas.
Misalnya saja syarat bahwa kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif.
"Banyak alternatif syarat yang lebih logis dan bermanfaat dibanding vasektomi. Misalnya, kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif. Itu akan jauh lebih menguntungkan dari sisi kebijakan kesehatan masyarakat," ujarnya.
"Negara harus berpihak kepada rakyat kecil tanpa syarat yang merendahkan martabat mereka," kata dia.
Baca Juga:Protes Gus Hilmy soal PPN 12 Persen: Pemerintah Tambah Utang, Rakyat yang Bayar?
Seperti diketahui, mencuatnya syarat penerima bantuan sosial dengan melakukan vasektomi menjadi sorotan.
Dedi Mulyadi yang mencetuskan syarat itu untuk warga Jabar menuai pro dan kontra. Menurtu Gubernur Jabar itu langkah ini dilakukan untuk memperkuat program KB.
Meski begitu banyak yang justru mengkritik kebijakan itu jika nantinya diterapkan.
Namun di sisi lain, sebagian orang juga setuju dengan rencana Dedi Mulyadi itu. Mengingat untuk menekan populasi penduduk.
Terobosan yang dilakukan Dedi Mulyadi memang kerap menciptakan dua kubu, baik yang mendukung dan tak mendukung.
Masyarakat pun berusaha untuk menilai kebijakan tersebut ketika dipublikasikan. Memang kebijakan yang dibuat pemerintah berangkat dari persoalan yang ada di tengah warga.
Kendati begitu perlu ada kajian panjang termasuk keberanian untuk menjalankan aturan yang nantinya telah berlaku.
Sehingga minim terjadinya keluhan dan kebijakan tersebut benar-benar bisa menjadi solusi untuk masyarakat.
