Ia juga meminta pemerintah pusat tidak tinggal diam mengenai hal ini.
Pemerintah pusat diminta untuk menindaklanjuti setiap wacana kebijakan daerah yang melanggar hak dasar warga negara.
"Jangan sampai bansos yang sejatinya adalah instrumen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, justru dijadikan alat kontrol politik dan pengendalian paksa yang tidak etis," kata pria yang juga aktif di Komite III DPD RI itu.
Lebih jauh, Gus Hilmy mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu membenahi sistem pendataan dan distribusi bansos yang selama ini belum optimal.
Baca Juga:Protes Gus Hilmy soal PPN 12 Persen: Pemerintah Tambah Utang, Rakyat yang Bayar?
Pasalnya masih banyak warga yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan.
Sebagai alternatif syarat bansos, ia mengusulkan hal-hal yang lebih rasional dan berdampak luas.
Misalnya saja syarat bahwa kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif.
"Banyak alternatif syarat yang lebih logis dan bermanfaat dibanding vasektomi. Misalnya, kepala rumah tangga penerima bansos sebaiknya bukan perokok aktif. Itu akan jauh lebih menguntungkan dari sisi kebijakan kesehatan masyarakat," ujarnya.
"Negara harus berpihak kepada rakyat kecil tanpa syarat yang merendahkan martabat mereka," kata dia.
Seperti diketahui, mencuatnya syarat penerima bantuan sosial dengan melakukan vasektomi menjadi sorotan.
