Arogansi Kekuasaan? Dokter di Jogja Ramai-Ramai Doa Bersama Protes Mutasi Mendadak oleh Kemenkes

SuaraJogja.id - Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memindahkan sejumlah dokter secara mendadak tanpa penjelasan memadai menuai sorotan tajam dari kalangan medis.

Praktik ini dinilai meresahkan dan mencederai sistem layanan kesehatan serta pendidikan dokter-dokter di tanah air.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap situasi mutasi tersebut, sejumlah tenaga medis dari berbagai disiplin ilmu mengikuti doa bersama yang digelar di Rooftop RS Akademik UGM, Rabu (7/5/2025) siang.

Aksi doa bersama ini diinisiasi oleh RSA UGM bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan para dokter senior.

Baca Juga:Soal Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kemenkes Pastikan Tak Persulit Warga, Termasuk di Pedalaman

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beragam tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum hingga spesialis dari sedikitnya 16 cabang ilmu kedokteran, termasuk bedah, obgyn, THT, penyakit dalam, dan anak.

Direktur RSA UGM Darwito, menyebut pemindahan dokter-dokter tersebut dilakukan semena-mena oleh Menteri Kesehatan tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap dampaknya terhadap pasien maupun institusi pendidikan.

"Ini dipicu pemindah tugasan teman-teman, sebelumnya ada, tapi kita masih diam. Tapi ini sudah begitu dengan menggunakan kekuasaannya, yang punya kekuasaan tersebut, Menteri Kesehatan, memindah suka-suka," kata Darwito, kepada wartawan.

Meski diakui sebagai kewenangan yang bersangkutan, Darwito menilai keputusan itu menunjukkan arogansi kekuasaan dan pengabaian terhadap realitas kerja dokter.

Dia menyayangkan pemindahan dilakukan seolah dokter hanyalah pion yang bisa dipindahkan tanpa konsekuensi apapun.

Baca Juga:Tukar Rokok dengan Telur: Solusi Gizi Keluarga dan Cegah Stunting

"Kalau dipindah seperti itu akan bagaimana, bagaimana saat itu membina pasien, kemudian di situ kita bisa mendidik, sudah melekat dalam arti pendidikan dengan anak didik, dengan institusi pendidikan, itu dipindah dengan sesaat, tanpa alasan yang jelas," ucapnya.

Diakui Darwito, pihaknya tak bisa melawan kebijakan tersebut secara terbuka.

Apalagi dengan suara dari tenaga medis yang kerap tak diindahkan.

Pria yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) DIY itu bilang sudah ada dua dokter spesialis yang menjadi korban mutasi mendadak itu. Seorang dokter anak dan seorang obgyn.

"Iya mendadak dan itu prihatin. Tapi sekali kita biarkan, kita nggak bisa apa-apa, suara nggak didengarkan, ya sudah kita lewat doa," ungkapnya.

Ia juga menyebut kebijakan semacam ini dapat ditafsirkan secara luas. Termasuk potensi sebagai alat tekanan, bahkan intimidasi terhadap dokter.

Darwito dan kolega khawatir pemindahan tugas secara sewenang-wenang itu masih akan terjadi ke depan. Tidak hanya pada spesialis anak melainkan semua dokter lain.

"Bisa ahli bedah, bisa THT, bisa siapapun, di bawah tekanan, ibaratnya 'kalau kamu nggak manut, maka akan saya pindah' gitu. Bagaimana bisa bekerja jika diancam dengan kepindahan itu," tandasnya.

"Namanya pindah itu adalah bagaimana ngurus anak, ngurus istri, ngurus rumah, dan yang lain kan, yang paling besar adalah bagaimana menyesuaikan suasana kerja. Itu yang akan bikin stres, kan kasihan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI DIY Joko Murdiyanto menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya menyakiti individu dokter, melainkan juga mencederai martabat profesi kedokteran.

Ia mengingatkan bahwa dokter bukanlah alat birokrasi yang bisa dipindahkan sesuka hati.

"Mindah dokter itu tidak seperti mindah barang," ujar Joko.

Joko menilai mutasi tanpa komunikasi yang layak merupakan pelanggaran etika sekaligus penghinaan terhadap tanggung jawab profesional seorang dokter terhadap pasien dan institusi.

Bukan hanya pribadi tapi juga secara institusi pun dirugikan dari kebijakan tersebut.