SuaraJogja.id - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut sudah ada 1.351 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Semua SPPG atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahkan dibangun tanpa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"1.351 [SPPG] itu, 100 persen adalah kemitraan. Jadi belum ada fasilitas yang dibangun melalui APBN gedungnya, seluruhnya 100 persen kemitraan dan 100 persen UMKM," ungkap Dadan, di SPPG Sambirejo, Breksi, Prambanan, Sleman, Selasa (20/5/2025).
Disampaikan Dadan, sebanyak 1.351 SPPG yang berjalan itu tersebar di 38 provinsi dengan kemampuan pelayanan mencapai 3,96 juta penerima manfaat.
"Target Bapak Presiden [Prabowo] akhir bulan ini 4 juta, insya Allah akan tercapai," ucapnya.
Baca Juga:Sebanyak 14 SPPG BUMDes di DIY Diluncurkan, Ekosistem Ekonomi Lokal Makin Dikuatkan
Menurutnya, pendekatan kemitraan ini memberi dampak ekonomi yang luas. Terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan perputaran uang di daerah.
"Dengan terbangunnya 1.351 saja, sekarang sudah ada 53.000 orang yang bekerja di dalamnya. Kemudian setiap satu-satuan pelayanan berdiri, itu juga ada minimal 15 supplier yang memasuk beras, telur, cabai, bumbu, lain-lain. Termasuk yang mengambil sampah dan minyak jelantahnya," ungkapnya.
"Ini sudah pergerakan ekonomi yang luar biasa karena 1 SPPG akan menerima uang Rp900 juta per bulan untuk daerah Jawa. Kalau di luar Jawa lebih besar lagi karena indeks kemahalannya tinggi. Nah, oleh sebab itu, dari Rp900 juta kurang lebih itu, 85 persennya untuk membeli bahan baku," tambahnya.
Belum lagi dengan 95 persen bahan baku yang diambil dari pertanian. Sehingga hal itu akan semakin mendorong produktivitas wilayah.
Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada tiga kunci utama yakni anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Terkait anggaran Presiden Prabowo Subianto telah memastikan akan selalu menyediakan.
Sedangkan untuk aspek sumber daya manusia, Dadan menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan.
"Sumber daya manusia yang kita selalu didik, terpusat, dan sekarang kita sedang mendidik 30.000 untuk menjadi kepala SPPG," ucapnya.
Sementara untuk infrastruktur, pemerintah tengah mendorong kehadiran SPPG di titik-titik strategis. Dadan mencontohkan lokasi dengan konsentrasi 3.000 siswa penerima manfaat akan menjadi prioritas.
Terkait dana APBN sendiri baru akan digunakan pada wilayah terpencil di mana kemitraan sulit untuk menjangkau.
Dengan keterlibatan banyak pihak dalam ekosistem gizi nasional, Dadan berharap program ini tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa.
Jogja jadi Pilot Project
- 1
- 2
