SuaraJogja.id - Koalisi Rakyat Jogja yang terdiri dari Serikat Pekerja dan Partai Buruh mendatangi DPRD DIY, Kamis (22/5/2025).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya kejelasan nasib para pekerja PT Mataram Tunggal Garmen (MTG) di Donoharjo, Ngaglik, Sleman yang mengalami kebakaran hebat pada Rabu (21/5/2025).
Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) DIY, Irsad Ade Irawan mengungkapkan para buruh dikhawatirkan bisa dirumahkan tanpa kejelasan waktu.
Mereka bisa saa kehilangan sumber penghidupan utama.
Baca Juga:Produksi Garmen yang Kebakaran Mandeg, Pabrik Milik BUMN Ini Siap Tampung Produksi Sementara
"Buruh bisa kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan tempat tinggal," kata dia.
Kondisi mental para buruh juga bisa memburuk karena adanya ketidakpastian status kerja dan masa depan.
Persoalan ini akan meningkatkan kerentanan karena buruh bisa terpaksa bekerja di sektor informal tanpa perlindungan, atau terjerat utang.
Karenanya negara dan perusahaan wajib hadir untuk mengurangi potensi-potensi persoalan yang bakal muncul.
Sebab, dalam kerangka HAM, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dilindungi dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga:Kebakaran Hebat Hancurkan Pabrik Garmen, Disnaker Sebut 1.600 Pekerja Dirumahkan
Buruh juga punya hak menikmati jaminan sosial ketika mengalami risiko kehilangan pekerjaan.
Karenanya pemerintah harus memastikan apabila perusahaan merumahkan tanpa batas waktu, tetap harus membayar upah dan iuran jaminan sosial.
Disnaker juga harus memastikan buruh tetap mendapatkan gak dasar atau normatif dan mengawasi dan membina perusahaan agar tidak lalai.
"Pemerintah dan perusahaan memastikan tidak PHK massal sebagai dampak bencana kebakaran ini," tandasnya.
MBPI, lanjut Irsad pun minta adanya dialog tripartit antara buruh, perusahan, dan pemerintah.
Selain itu ada kepastian Pembayaran hak minimum seperti upah, BPJS Kesehatan dan BPJS Naker serta transparansi rencana pemulihan.
Pemerintah diharapkan mengadakan pelatihan kerja bagi pekerja terdampak dan membuka pekerjaan sementara.
"Dalam jangka panjang, negara perlu memperkuat perlindungan terhadap buruh terdampak bencana industri," ujarnya.
Selain isu buruh PT MTG, Koalisi Rakyat Jogja dalam pertemuan dengan wakil rakyat berupaya memperjuangkan keadilan sosial, hak-hak pekerja, buruh, dan ruang hidup rakyat lainnya.
Sebab perubahan hanya akan terwujud jika kekuatan rakyat bersatu melawan ketimpangan dan penindasan dalam segala bentuknya.
Contohnya dalam kebijakan relokasi pedagang dan juru parkir (jukir) TKP Abu Bakar Ali (ABA), mereka menolak segala bentuk penggusuran paksa atas nama pembangunan.
Negara juga harus menjamin dan melindungi ruang hidup rakyat, termasuk akses terhadap tanah, tempat tinggal dan dan lingkungan hidup yang sehat.
Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah dengan merevisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Diantaranya menghapus sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing yang mengeksploitasi pekerja/buruh.
Selain itu menjamin upah layak berdasarkan kebutuhan riil hidup pekerja/buruh dan keluarganya serta memperkuat perlindungan pekerja/buruh, termasuk hak berserikat, cuti, jaminan sosial dan keamanan kerja.
"Kami menuntut pengakuan dan perlindungan bagi semua pekerja/buruh, termasuk pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja kreatif dan budaya, pekerja migran dan driver ojek online dan pekerja platform digital, yang saat ini bekerja tanpa kepastian upah, jam kerja, atau jaminan sosial," imbuhnya.
Menanggapi produksi PT MTG yang mandek, Saat ini Pemkab Sleman bersama manajemen PT MTG tengah menjajaki solusi berupa pemindahan tempat produksi sementara.
Hal ini agar proses produksi tetap berjalan dan ribuan tenaga kerja tidak kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan data terakhir yang dihimpun Pemkab Sleman, pekerja di PT MTG itu mencapai 1.800 orang lebih dengan mayoritas perempuan dan usia produktif antara 18-45 tahun.
"Kami tadi sempat berdiskusi dengan pimpinan perusahaan di sana, perusahaan saat ini sudah berusaha untuk mencari tempat sebagai pengganti sementara untuk produksi," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.
"Tadi ini sudah menelpon beberapa gedung yang mungkin speknya hampir sama di Sleman," imbuhnya.
Menurut Danang, penting bagi perusahaan untuk segera menemukan tempat baru meskipun sementara.
Mengingat gedung utama yang terbakar diperkirakan bakal membutuhkan waktu cukup lama untuk direnovasi.
"Karena selain menunggu renov gedung yang terbakar ini mungkin kurang lebih satu tahun, harapannya perusahaan PT MTG ini tetap bisa berproduksi karena pesanan sangat tinggi dan diekspor juga banyak," ujar dia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
