- Pemangkasan Danais untuk DIY batal
- Kemiskinan dan kesenjangan di DIY bisa diatasi lebih cepat selepas kebijakan ini
- Danais diharapkan tersalurkan ke wilayah dalam pembangunan lebih baik
SuaraJogja.id - Kabar baik bagi DIY. Kebijakan pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY 2026 yang awalnya direncanakan akhirnya dibatalkan.
Pemda DIY tetap menerima danais sebesar Rp1 triliun tahun depan sehingga sejumlah program yang tadinya terancam ditunda kini bisa kembali berjalan.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan kepastian ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk lebih maksimal mengejar target pembangunan.
Terlebih, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjalan saat ini akan berakhir pada 2027.
Baca Juga:Warga Jogja Wajib Tahu! Ini Daftar Wilayah Rawan Banjir dan Longsor saat Musim Hujan
"Kita kan syukuri ya, jadi tinggal kita kemudian mengevaluasi lagi. Ini kan berkaitan dengan target-target yang memang harus kita penuhi. Target indikator-indikator yang memang sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan RPJMD. Karena bagaimanapun, dana keistimewaan itu kan menjadi bagian juga dalam pencapaian indikator pembangunan," ujar Made Senin (22/9/2025).
Menurut Made, ada beberapa indikator penting yang masih perlu dikejar, terutama terkait kemiskinan dan kesenjangan wilayah dengan memanfaatkan Danais.
Selain itu difokuskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta penanganan kesenjangan antarwilayah DIY.
Keputusan mempertahankan Danais juga menjadi sinyal positif bagi stabilitas sosial dan politik di DIY.
Bagi Pemda DIY, hal ini berarti ada ruang lebih luas untuk memastikan target RPJMD bisa tercapai hingga 2027.
Baca Juga:Peringatan Keras BMKG: Jangan Dekati Pantai Selatan Jogja, Ombak Ganas 4 Meter Mengintai!
"Ada beberapa indikator, terutama soal kemiskinan dan kesenjangan wilayah, itu masih perlu dikejar. Jadi memang dengan adanya penambahan, menurut kami ini menjadi bagian amunisi untuk kita lebih maksimal lagi. Tapi perlu cermat juga, ya. Sangat cermat untuk pemanfaatan anggaran itu," ungkapnya.
Dengan batalnya pemangkasan, lanjutnya program-program yang sebelumnya terancam tak berjalan kini bisa kembali dilaksanakan.
Namun Pemda tetap melaksanakan program prioritas.
Ia mencontohkan masih ada tantangan dari alokasi anggaran lain.
Di antaranya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2026 yang belum mendapat alokasi.
"Ya, tapi kan tetap ada prioritas, karena program-program itu ada skala prioritas. Contohnya DAK tahun 2026 kan masih belum dapat alokasi untuk DAK fisik. Nah, dengan hal inilah kita mungkin juga mempertimbangkan bisa support terkait mandatory spending supaya bisa terpenuhi," ungkapnya.
