- GKR Mangkubumi angkat bicara terkait penambangan yang terjadi di DIY
- Pihaknya menghentikan terlebih dahulu tambang-tambang yang ada di kaki Gunung Merapi dan Bantul
- Anak Sri Sultan HB X ini juga menyoroti isu pengangguran di DIY yang berada di angka 11 persen
SuaraJogja.id - GKR Mangkubumi menegaskan keprihatinannya atas masih maraknya pertambangan di DIY meski telah ada larangan tegas.
Putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X itu mengaku jengah karena praktik eksploitasi, khususnya di kawasan sensitif Merapi dan Bantul, tetap berjalan dan mengancam kelestarian alam.
"DIY itu kecil, hanya sekitar 338 ribu hektar. Kalau terus ditambang, ya rusak. Banyak yang setelah menambang pergi begitu saja, tidak peduli orang lain yang kesusahan. Padahal tujuan kita memayu hayuning bawono itu bagaimana manusia hidup bersama dengan lingkungan yang baik," papar Mangkubumi dalam Studium Generale Hipmi Syariah DIY di Yogyakarta, Senin (22/9/2025).
Mangkubumi menyebut masih ada izin-izin tambang yang beredar, meski Pemda sudah mengusung semangat pelestarian.
Baca Juga:Lubang Menganga di Sleman, Karst Gunungkidul Terancam: Yogyakarta Kalah Lawan Tambang Ilegal?
Hal ini menurutnya harus dikawal bersama agar tidak melahirkan celah kerusakan baru.
Menurutnya, penghentian tambang adalah langkah penting untuk dilakukan.
Dengan demikian DIY tidak kehilangan identitas sebagai daerah istimewa yang menjunjung harmoni antara manusia dan alam.
"Saya mohon maaf, kami harus menyetop pertambangan di Merapi dan kawasan Bantul. Kalau ditambah terus, habis sudah. Maka saya ingin mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan di Yogyakarta. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi," tandasnya.
Pengentasan Pengangguran di DIY
Baca Juga:Tunggu Hasil Mediasi Mangkubumi, Warga RW 01 Lempuyangan Tolak Pengukuran Rumah PT KAI
Selain isu lingkungan, menurut Ketua Kadin DIY tersebut, semua pihak harus memiliki kepedulian dalam menghadapi persoalan sosial-ekonomi, terutama pengangguran yang masih cukup tinggi di DIY.
Saat ini tingkat pengangguran DIY berkisar 11 persen.
Karenanya dia berharap pada pengusaha muda Yogyakarta, khususnya dari kalangan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan komunitas bisnis syariah untuk ikut terlibat mengatasi masalah pengangguran di DIY.
"Hal itu penting karena dunia usaha harus punya kepedulian sosial, bukan hanya mengejar keuntungan," tandasnya.
Sementara Ketua Umum Basnom HIPMI Syariah 2025-2028 yakni Fajaruddin Achmad Muharom mengungkapkan Global market Syariah tumbuh luar biasa dengan beriringan bersama masyarakat muslim dunia.
Indonesia memiliki peringkat kedua penduduk Muslim dunia di bawah Pakistan yang harapannya bisa mengambil peran dalam industri Syariah.
