- MBG menuai pro dan kontra setelah para petinggi BGN tak ada satupun yang berlatar belakang gizi
- Keracunan akibat menu MBG yang tak diawasi ketat mengorbankan 6.000 orang
- Pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan untuk MBG jika ingin program ini terus berjalan
Kepala BGN saat ini, Dadan Hindayana, yang dilantik pada Agustus 2024, diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang entomologi (ilmu serangga) dengan fokus pada pertanian dan proteksi tanaman, bukan ilmu gizi.
Selain itu, pejabat BGN lainnya juga berasal dari beragam latar belakang seperti purnawirawan Polri, dosen, hingga mantan tim sukses, namun tidak ada yang secara spesifik berlatar belakang kesehatan atau ahli gizi.
Ketiadaan keahlian gizi di tingkat pimpinan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab kacaunya perumusan menu dan pengawasan kualitas gizi, yang berujung pada kasus keracunan.
Ahli gizi dr. Tan Shot Yen, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, mengkritik keras menu MBG yang menyajikan makanan seperti burger dan spaghetti.
Baca Juga:Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"
Ia mempertanyakan relevansi menu tersebut dengan gizi lokal Indonesia dan menekankan pentingnya penggunaan pangan lokal.
Langkah Mendesak Pemerintah untuk Perbaikan Program
Melihat besarnya jumlah korban dan kritik yang terus bermunculan, pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan konkret.
Setidaknya harus ada evaluasi total dan moratorium program.
DPR RI dan berbagai pihak, termasuk BEM-KM UGM, mendesak evaluasi total terhadap program MBG.
Baca Juga:Surat Larangan Bocorkan Keracunan MBG Viral! Yogyakarta Berani Melawan, Ini Alasannya
Moratorium sementara program dapat dipertimbangkan untuk memastikan perbaikan sistemik tanpa menambah jumlah korban.
Selain itu penempatan ahli gizi profesional harus dilakukan.
Pemerintah harus menunjuk individu dengan latar belakang gizi dan keamanan pangan yang kuat untuk memimpin dan mengawasi BGN serta program MBG di setiap tingkatan.
Keahlian di bidang ini esensial untuk merumuskan menu yang benar-benar bergizi dan aman.
Prioritas pangan lokal dan gizi seimbang perlu diperhatikan pemerintah.
Mengadopsi saran ahli gizi seperti dr. Tan Shot Yen, pemerintah perlu memastikan bahwa 80 persen menu MBG berasal dari pangan lokal yang kaya gizi, sesuai dengan karakteristik daerah.
