- Kasus keracunan di DIY tidak boleh terjadi lagi
- DPRD DIY mendesak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap SPPG
- Jumlah korban dari siswa mencapai 800 orang di DIY sejauh MBG beroperasi
"Kalau dievaluasi, berapa SPPG yang sudah punya sertifikat layak higienis? Dari lebih seratus yang terdaftar, baru sekitar 160 yang punya sertifikat. Padahal ribuan yang sudah operasional. Nah, ini harus kita dorong. SPPG yang kemarin menyebabkan keracunan, jangan sampai masih tetap melayani sebelum ada evaluasi," ungkapnya.
Made meminta SPPG memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari bahan baku hingga waktu konsumsi.
Sebab seringkali persoalan bukan hanya bahan baku, tapi juga cara memasak, kebersihan dapur, distribusi dan jadwal makanan dikonsumsi.
"Kalau dimasak terlalu awal lalu distribusi lama, risiko keracunan tinggi. Pengalaman kami di haji dan umroh, makanan ada batas jam layaknya. Jadi tahapan ini yang perlu diperhatikan," ungkapnya.
Baca Juga:Petinggi BGN Tak Ada Ahli Gizi? Latar Belakang Ini jadi Sorotan di Kasus Keracunan Massal
Made menyoroti persoalan hulu dalam program MBG yang belum terpetakan.
Contohnya selama ini tidak ada data bahan baku MBG maupun penyedianya.
Padahal data tersebut penting untuk pemberdayaan petani lokal.
Kalau hulunya jelas, rantai pasok lebih sehat, dan ekonomi lokal ikut tumbuh.
Karenanya Pemda DIY akan mengadakan koordinasi bersama seluruh SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) pekan mendatang.
Baca Juga:Keracunan MBG Picu Trauma, Bupati Sleman: "Saya Paham, Harus Ada Solusi Cepat"
Forum ini akan fokus membahas langkah-langkah agar kasus keracunan tidak kembali terulang.
"Kita juga memperkuat regulasi dan sertifikasi higienitas," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
