- Sebanyak 8 dapur SPPG ditutup setelah kasus keracunan terjadi di Jogja
- Penutupan dilakukan hingga ada hasil uji laboratorium dari menu makanan yang dituding jadi dugaan keracunan
- Satgas MBG diterjunkan untuk menanggulangi kasus keracunan dan respon cepat
Di antaranya melakukan penerapan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang ketat.
Hal ini berlaku pada seluruh proses penyediaan makanan. Mulai dari kualitas bahan baku, pemrosesan, packaging hingga mobilisasi.
Monitoring intensif dan terstruktur bersama Satgas MBG kabupaten/kota juga dilakukan.
Koordinasi dengan kabupaten/kota pun digelar setiap seminggu sekali untuk memastikan kualitas dan jangkauan program, termasuk evaluasi kapasitas dapur SPPG.
Baca Juga:Buntut Keracunan Siswa, Pemkab Bantul Panggil Seluruh SPPG Cegah Insiden Serupa
"Bukan intervensi tapi kita harus tahu asal komoditas bahan baku dan bagaimana proses distribusinya," tandasnya.
Made menambahkan, pihaknya juga melakukan optimalisasi produk lokal melalui sinergi dengan rantai pasok desa.
Program MBG di DIY juga dikolaborasikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih.
Keterlibatan sekolah akan dilakukan ke depannya dalam proses distribusi makanan hingga ke tangan para siswa.
Perlindungan tenaga kerja pun disiapkan bagi pekerja program MBG, mulai dari kepatuhan terhadap norma kerja, upah layak, waktu kerja, serta waktu istirahat dan jaminan sosial para pekerja yang terlibat dalam Program MBG.
Baca Juga:DIY Percepat Program Makan Bergizi Gratis: Regulasi Bermasalah, Relawan Jadi Sorotan
"MBG bukan sekedar makan gratis, namun program yang melibatkan seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan generasi bangsa yang berdaya saing," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
