- Lonjakan wisatawan akhir tahun menyebabkan kemacetan parah di Yogyakarta akibat kapasitas jalan terbatas dan sistem transportasi belum siap.
- Pakar UGM menyoroti masalah struktural transportasi Yogyakarta meliputi kurangnya sistem terintegrasi dan dominasi kendaraan pribadi.
- Solusi jangka panjang memerlukan pembenahan struktural, penguatan transportasi massal, dan pembatasan tegas kendaraan pribadi di pusat kota.
Situasi ini mendorong orang untuk memilih jalan pintas seperti ojek online, membawa mobil pribadi atau menyewa kendaraan yang pada akhirnya memperparah kepadatan jalan.
Karenanya tanpa perubahan paradigma, setiap momen libur panjang hanya akan mengulang siklus yang sama. Euforia wisata, kemacetan parah dan keluhan publik.
"Jumlah kendaraan yang bergerak kan jumlahnya akan tetap sama gitu ya kemacetan pasti akan terjadi ya karena sekali lagi demand soal lebih besar dari kapasitasnya," tandasnya.
Zudhy pun menekankan solusi tidak bisa lagi sebatas rekayasa lalu lintas temporer seperti contraflow, buka-tutup jalan, atau penambahan rambu sementara. Yang dibutuhkan adalah pembenahan struktural seperti penguatan angkutan umum massal, integrasi tarif dan rute.
Baca Juga:Yogyakarta Darurat Parkir Liar: Wisatawan Jadi Korban, Pemda DIY Diminta Bertindak Tegas!
Selain itu pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota. Pengembangan kawasan parkir terpadu di pinggiran juga perlu dilakukan.
Keberanian pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengurai masalah transportasi di DIY. Tanpa keberanian untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer seperti pembatasan kendaraan pribadi, maka transportasi di Yogyakarta akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama.
Apalagi dari survei yang dilakukan, meski tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap layanan transportasi selama Nataru kemarin hingga mencapai 87 persen, biaya transportasi di tingkat nasional masih tergolong mahal.
Idealnya pengeluaran transportasi, khususnya untuk angkutan umum harusnya bisa ditekan di bawah 10 persen dari pendapatan laiknya di negara-negara maju.
"Kalau kita lihat untuk pulang-pergi, angkanya hampir mendekati 20 persen dari pendapatan. Akses dari simpul transportasi ke tujuan juga masih dirasa cukup mahal. Untuk angkutan umum sebenarnya masih sangat mungkin ditekan lagi," imbuhnya.
Baca Juga:Gudeg Tiga Porsi Seharga Rp85 Ribu di Malioboro Viral, Ini Kata Pemkot Jogja
Kontributor : Putu Ayu Palupi
