Baca 10 detik
- Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mendesak pemerintah mengevaluasi perlindungan prajurit TNI pasca gugurnya tiga anggota dalam misi perdamaian Lebanon.
- Hilmy menuntut PBB menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel guna menjamin keamanan maksimal bagi pasukan internasional di wilayah konflik.
- Pemerintah Indonesia diminta melibatkan parlemen terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian dalam jumlah besar guna memastikan legitimasi dan keselamatan prajurit.
Ia mengingatkan bahwa langkah sepihak tanpa persetujuan parlemen dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis negara.
"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Keputusan besar seperti ini harus transparan, akuntabel, dan melibatkan parlemen. Kalau tidak, maka kita sedang membuka ruang bagi pengambilan keputusan strategis tanpa kontrol yang memadai," pungkasnya.
