- Pemerintah Indonesia menyiapkan tiga skenario mitigasi perjalanan bagi 3.748 jemaah haji asal DIY dan Kedu menghadapi konflik Timur Tengah.
- Presiden Prabowo Subianto meringankan beban biaya jemaah dengan menanggung kenaikan harga avtur melalui APBN agar keberangkatan tetap terlaksana.
- Persiapan haji telah mencapai 99 persen dengan keberangkatan perdana dari Yogyakarta International Airport dijadwalkan pada 21 Mei 2026 mendatang.
SuaraJogja.id - Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang bergejolak membuat pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Meski sudah mulai ada kebijakan genjatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS), kenaikan harga avtur pesawat dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 sempat membuat was-was para penyelenggara haji di DIY.
Penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto akhirnya membawa angin segar. Sebanyak 3.748 jemaah haji dari DIY dan wilayah Kedu bisa diberangkatkan tanpa ada beban tambahan meski dengan pengawasan ketat serta sejumlah opsi perjalanan sebagai langkah antisipasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DIY, Jauhar Mustofa saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026) usai melakukan koordinasi di Jakarta mengungkapkan hingga saat ini persiapan keberangkatan jemaah haji DIY secara umum sudah hampir rampung.
"Persiapan penyelenggaraan haji secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 99 persen. Tinggal sedikit hal teknis menjelang pemberangkatan," jelasnya.
Baca Juga:Sebanyak 3 Jemaah Haji Asal DIY Meninggal Dunia saat Berada di Tanah Suci
Namun menurut Jauhar, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama DPR dan Badan Penyelenggara (BP) Haji telah menyepakati tiga skenario perjalanan haji bagi jemaah Indonesia, termasuk DIY apabila situasi keamanan berubah sewaktu-waktu.
Skenario pertama adalah pemberangkatan jemaah tetap dilakukan penuh sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Untuk saat ini semuanya masih on schedule (sesuai jadwal-red). Jadi opsi pertama tetap dijalankan, yaitu jemaah berangkat sesuai jadwal," jelasnya.
Namun jika situasi keamanan memburuk, terutama saat kepulangan jemaah ke Indonesia, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan rute alternatif penerbangan sehingga pesawat yang membawa jemaah bisa dialihkan melalui negara lain yang dinilai lebih aman.
"Kalau misalnya rute kepulangan terganggu karena eskalasi konflik, maka akan dialihkan melalui jalur lain. Misalnya melalui negara di kawasan Afrika atau jalur yang tidak terdampak konflik," ungkapnya.
Baca Juga:Disambut Cuaca Panas di Tanah Suci, Kemenag Kota Yogyakarta: Jangan Lupa Minum Sebelum Haus
Opsi lain, lanjut Jauhar yakni pemberangkatan sebagian jemaah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sembari menunggu perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.
Dalam skenario ini, sebagian jemaah tetap berangkat sesuai jadwal. Sebagian jemaaah haji lainnya menunggu hingga kondisi dinilai aman.
Sedangkan opsi ketiga adalah mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi. Khususnya bila negara tersebut memutuskan menutup akses ibadah haji karena alasan keamanan.
"Kalau pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan haji demi keselamatan jemaah, maka Indonesia tentu harus mengikuti kebijakan tersebut," ungkapnya.
Jauhar menyebut, walaupun dinamika global belum juga kelar, dia bersyukur jumlah kuota haji untuk wilayah DIY justru mengalami peningkatan pada tahun ini. Jika pada musim haji sebelumnya kuota DIY tercatat sebanyak 3.147 jemaah, maka tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 3.749 jemaah.
Hal ini dikarenakan DIY mendapatkan tambahan kuota sebanyak 601 jemaah. Para jemaah tersebut akan diberangkatkan dalam sejumlah kelompok terbang (kloter) melalui embarkasi di Yogyakarta International Airport (YIA).
