Geopolitik Timur Masih Memanas, Perjalanan 3.748 Jemaah Haji DIY Disiapkan Tiga Skenario

SuaraJogja.id - Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang bergejolak membuat pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Meski sudah mulai ada kebijakan genjatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS), kenaikan harga avtur pesawat dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 sempat membuat was-was para penyelenggara haji di DIY.

Penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto akhirnya membawa angin segar. Sebanyak 3.748 jemaah haji dari DIY dan wilayah Kedu bisa diberangkatkan tanpa ada beban tambahan meski dengan pengawasan ketat serta sejumlah opsi perjalanan sebagai langkah antisipasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DIY, Jauhar Mustofa saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026) usai melakukan koordinasi di Jakarta mengungkapkan hingga saat ini persiapan keberangkatan jemaah haji DIY secara umum sudah hampir rampung.

"Persiapan penyelenggaraan haji secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 99 persen. Tinggal sedikit hal teknis menjelang pemberangkatan," jelasnya.

Baca Juga:Sebanyak 3 Jemaah Haji Asal DIY Meninggal Dunia saat Berada di Tanah Suci

Namun menurut Jauhar, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama DPR dan Badan Penyelenggara (BP) Haji telah menyepakati tiga skenario perjalanan haji bagi jemaah Indonesia, termasuk DIY apabila situasi keamanan berubah sewaktu-waktu.

Skenario pertama adalah pemberangkatan jemaah tetap dilakukan penuh sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Untuk saat ini semuanya masih on schedule (sesuai jadwal-red). Jadi opsi pertama tetap dijalankan, yaitu jemaah berangkat sesuai jadwal," jelasnya.

Namun jika situasi keamanan memburuk, terutama saat kepulangan jemaah ke Indonesia, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan rute alternatif penerbangan sehingga pesawat yang membawa jemaah bisa dialihkan melalui negara lain yang dinilai lebih aman.

"Kalau misalnya rute kepulangan terganggu karena eskalasi konflik, maka akan dialihkan melalui jalur lain. Misalnya melalui negara di kawasan Afrika atau jalur yang tidak terdampak konflik," ungkapnya.

Baca Juga:Disambut Cuaca Panas di Tanah Suci, Kemenag Kota Yogyakarta: Jangan Lupa Minum Sebelum Haus

Opsi lain, lanjut Jauhar yakni pemberangkatan sebagian jemaah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sembari menunggu perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.

Dalam skenario ini, sebagian jemaah tetap berangkat sesuai jadwal. Sebagian jemaaah haji lainnya menunggu hingga kondisi dinilai aman.

Sedangkan  opsi ketiga adalah mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi. Khususnya bila negara tersebut memutuskan menutup akses ibadah haji karena alasan keamanan.

"Kalau pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan haji demi keselamatan jemaah, maka Indonesia tentu harus mengikuti kebijakan tersebut," ungkapnya.

Jauhar menyebut, walaupun dinamika global belum juga kelar, dia bersyukur jumlah kuota haji untuk wilayah DIY justru mengalami peningkatan pada tahun ini. Jika pada musim haji sebelumnya kuota DIY tercatat sebanyak 3.147 jemaah, maka tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 3.749 jemaah.

Hal ini dikarenakan DIY mendapatkan tambahan kuota sebanyak 601 jemaah. Para jemaah tersebut akan diberangkatkan dalam sejumlah kelompok terbang (kloter) melalui embarkasi di  Yogyakarta International Airport (YIA).

Sebanyak 10 kloter akan diisi penuh oleh jemaah asal DIY. Sedangkan satu kloter lainnya merupakan gabungan antara jemaah DIY dan wilayah Kedu.

"Sepuluh kloter penuh dari DIY, kemudian satu kloter gabungan dengan jemaah dari Kedu," ungkapnya.

Jauhar menambahkan, proses pemberangkatan jemaah haji dimulai dari mulai masuk asrama haji pada 21 Mei 2026 mendatang. Setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan administrasi, mereka akan diberangkatkan menuju Arab Saudi pada malam harinya melalui YIA sekitar pukul 23.40 WIB.

"Jemaah masuk asrama pagi hari, kemudian malamnya langsung diberangkatkan," paparnya.

Untuk mempermudah layanan, penyelenggaraan haji tahun ini juga ditandai dengan penerapan digitalisasi layanan yang lebih luas. Seluruh visa jemaah haji DIY telah selesai diproses sebelum keberangkatan.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika masih ada jemaah yang visanya belum selesai saat masuk asrama. Selain itu, kartu identitas elektronik haji atau kartu Nusuk Haji juga akan dibagikan kepada jemaah sebelum berangkat.

Pada tahun-tahun sebelumnya kartu tersebut sering baru diterima jemaah setelah tiba di Arab Saudi. Akibatnya sempat menimbulkan berbagai kendala dalam aktivitas jemaah.

"Sekarang kartu Nusuk sudah dibagikan saat di embarkasi sebelum jemaah berangkat. Ini tentu akan memudahkan jemaah ketika sudah tiba di sana," ungkapnya.

Meski persiapan hampir sepenuhnya selesai, Jauhar mengingatkan para calon jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Saat masuk asrama haji, seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan akhir. 

Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah jemaah dinyatakan layak terbang atau harus menunda keberangkatan. Bila lolos pemeriksaan kesehatan, maka jemaah diberangkatkan. 

"Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, bisa saja keberangkatannya ditunda," paparnya.

Sementara salah seorang petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) asal DIY, Ardi Wahdan mengungkapkan persiapan dia dan petugas haji lainnya sudah 90 persen. Visa maupun Surat Keputusan (SK) Kemenhaj serta surat perintah juga sudah terbit. 

Ardi mengaku sampai saat ini tidak ada kendala dokumen. Termasuk untuk kesehatan karena sejak jauh hari petugas sudah melakukan Medical Check Up (MCU) serta vaksin miningitis.

"Tinggal menunggu pemantapan akhir pada H-1 keberangktan di embarkasi plus pembagian kartu nusuknya," jelasnya.

Ardi bersyukur kebijakan pemerintah tidak membebankan kenaikan avtur pada jemaah haji. Sehingga dia dan jemaah haji bisa berangkat sesuai rencana.

"Alhamdulillah sama sekali tidak ada kekhawatiran karena Presiden RI Prabowo Subianto mengambil kebijakan untuk mengakomodasi dampak kenaikan avtur menggunakan APBN sehingga dibebankan ke jemaah," ungkapnya.

Salah satu karyawan swasta ini menyebut, para petugas haji mendapatkan perkembangan informasi dari pusat secara intensif terkait kesiapan pemberankatan. Dengan demikian setiap setiap kebjkan langsung terkondisikan.

Untuk DIY, lanjutnya, PPIH terbagi dalam 5 jenis. Yakni pendamping kloter, petugas haji daerah, petugas embarkasi, petugas pusat dan petugas Arab Saudi. 

Untuk PPIH Arab Saudi dari DIY terdata berjumlah 33 orang. Mereka tersebar di berbagai ketugasan yakni media centre, pembimbing ibadah, kesehatan, akomodasi, transportasi, konsumsi dan perlindungan jamaah.

Sebelum bertugas, dia bersama petugas haji lain sudah menjalani pembekalan selama 20 hari offline dan 10 hari offline pada Februari 2026 lalu.

"Saya masuk dalam petugas arab saudi atau PPIH Arab Saudi," ungkapnya. 

Ardi juga bersyukur tidak ada kendala yang berarti yang dihadapinya sebelum berangkat tugas. Seba Arab Saudi sudah menjamin keamanan selama proses ibadah.

"Alhamdullilah sudah ada jaminan keamanan, jadi tidak khawatir," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi