- Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyatakan Indonesia menghadapi lima bencana serentak pada Minggu (13/9/2026) di Yogyakarta.
- PMI dan pemerintah menggalakkan program penghijauan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang memperparah bencana alam.
- Ketua PMI DIY Prabukusumo mengungkap tantangan operasional organisasi karena keterbatasan anggaran dari APBD daerah.
SuaraJogja.id - Indonesia seperti tak pernah lepas dari ancaman bencana. Saat penanganan bencana di satu daerah belum tuntas, bencana lain kembali muncul di wilayah berbeda.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut saat ini Indonesia menghadapi sedikitnya lima bencana secara bersamaan. Kondisi tersebut menjadi peringatan penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
"Pada saat ini Indonesia terdapat lima bencana yang bersamaan," kata JK saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus PMI DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
Mantan Wakil Presiden itu menyebut sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan bencana. Di antaranya banjir Sumatera dan Aceh yang penanganannya belum selesai, kekeringan dahsyat dan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas Gunung Krakatau, hingga kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Baca Juga:Jogja Punya 22 Masalah Besar yang Tak Kunjung Tuntas, Kampus Akhirnya Diminta Turun Tangan
Bencana yang terjadi bukan tanpa sebab. JK menyebut kerusakan lingkungan sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana.
Banjir dan longsor, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan yang rusak akibat ulah manusia.
"Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi longsor? Kenapa terjadi masalah lain-lainnya? Karena lingkungan yang rusak oleh kita sendiri pada masa lalu," katanya.
Menurut JK, bencana bukan sekadar persoalan korban dan kerusakan fisik. Ketika bencana terjadi, aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat ikut terganggu.
Karenanya masyarakat yang berada di wilayah aman harus ikut membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Baca Juga:Saat Anggaran BNPB Turun Tajam, Dana Bencana Rp7,3 Triliun Diminta Lebih Mudah Diakses Daerah
"Semua ini membutuhkan perhatian karena apabila bencana maka masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Ekonomi daerah itu akan sangat terganggu. Kehidupan masyarakat akan sangat terganggu," paparnya.
Namun pendekatan terhadap bencana tidak boleh hanya berhenti pada penanganan korban setelah bencana terjadi. Pencegahan harus menjadi bagian penting dari kerja kemanusiaan.
"Prinsip kita bersama-sama lebih mencegah daripada membantu menyelesaikan," tandasnya.
Karena itu, PMI bersama pemerintah mendorong penghijauan sebagai salah satu langkah pencegahan bencana. PMI kini tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Organisasi kemanusiaan tersebut juga berupaya mencegah munculnya bencana, termasuk bencana kemanusiaan akibat konflik.
"Karena itulah maka hanya itu cara bagaimana kita mencegah banjir, bagaimana mencegah longsor, bagaimana mencegah musibah-musibah yang lainnya karena lingkungan," ungkapnya.
JK mengingatkan berbagai konflik yang pernah terjadi di Poso, Ambon, Aceh, Papua, NTT hingga Timor Timur telah menimbulkan korban dan kemiskinan. Menurut dia, mencegah konflik merupakan bagian dari kerja kemanusiaan.
