- Konflik geopolitik global pada 9 April 2026 mendorong harga minyak dunia melampaui 100 US$ per barel.
- Pekerja informal di Yogyakarta seperti kurir dan ojol khawatir kenaikan BBM akan menurunkan pendapatan mereka.
- Pakar UGM menyarankan pemerintah menghitung dampak kebijakan energi secara matang guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kondisi serupa juga dialami oleh para pengemudi ojol yang setiap hari beroperasi di jalanan Yogyakarta. Budi, salah satu pengemudi ojol mengatakan biaya BBM menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam pekerjaannya setiap hari.
Dalam sehari, ia biasanya menghabiskan sekitar dua hingga tiga liter bensin untuk berkeliling kota demi mencari penumpang atau pesanan makanan. Belum lagi bila dia harus mengeluarkan biaya untuk makan atau bengkel.
"Sehari muter Jogja habis dua sampai tiga liter bensin, habis sekitar Rp 30 ribu," ungkapnya.
Dengan pengeluaran yang cukup tinggi, penghasilan yang diterima masih harus dipotong oleh aplikator hingga sekitar 20 persen.
Pendapatan harian yang didapat pun sangat bergantung pada situasi.
Baca Juga:Kesaksian Warga Soal Cekcok Order Kopi Berujung Ricuh, Driver Ojol Disebut Sempat Telat Berjam-jam
Ketika permintaan sedang ramai, ia bisa memperoleh sekitar Rp100 ribu sehari. Namun ketika sepi, pendapatannya bisa turun drastis.
"Kalau lagi sepi pernah cuma dapat sekitar Rp15 ribu," jelasnya.
Persaingan antar pengemudi juga semakin ketat karena jumlah driver terus bertambah. Di tengah kondisi tersebut, ancaman kenaikan harga BBM menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Budi dan ojol lain.
"Kalau harga bensin naik sementara tarif layanan tidak berubah, maka pendapatan bersih kami bisa-bisa semakin sedikit," paparnya.
Secara terpisah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menyatakan, kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan harga BBM di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia harus benar-benar diperhitungkan. Meski langkah tersebut dinilai dapat meredam kekhawatiran masyarakat dalam jangka pendek, namun bisa menimbulkan dampak negatif bagi rakyat kedepannya.
Baca Juga:Driver Ojol di Sleman Tewas Ditikam Penumpang Begal, Polisi Berhasil Amankan Pelaku
"Keputusan itu memang dapat memberikan ketenangan sementara bagi masyarakat. Namun di sisi lain bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih berat bagi keuangan negara maupun ekonomi rakyat," tandasnya.
Mada menambahkan, kesalahan dalam pengelolaan kebijakan energi bisa berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Karenanya kebijakan tidak menaikkan harga BBM harus didasarkan pada kalkulasi yang akurat.
Apalagi kebijakan energi selalu memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Saat pemerintah menahan harga BBM, beban subsidi yang meningkat dapat mempengaruhi kemampuan fiskal negara.
"Jika tidak diperhitungkan dengan matang, keputusan itu bisa saja justru merugikan rakyat," ungkapnya.
Bahkan jika pengelolaannya tidak tepat, lanjut Mada maka tekanan tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada program pembangunan maupun pelayanan publik. Pengalaman pada masa pemerintahan sebelumnya mestinya bisa menjadi pelajaran penting bagi pemerintah saat ini.
Indikator keberhasilan kebijakan menahan harga BBM dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat. Jika kebijakan tersebut tepat, maka daya beli masyarakat tetap terjaga, harga kebutuhan pokok tidak melonjak serta kesempatan kerja tidak semakin menyempit.
