- Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengakui kelemahan pengawasan negara saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.
- Pemerintah bertekad memperkuat penegakan hukum dan menindak tegas pihak perusak lingkungan dengan mencontoh ketegasan Pemerintah Daerah DIY.
- Kementerian Lingkungan Hidup akan mengadopsi filosofi Hamemayu Hayuning Bawono untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam nasional.
SuaraJogja.id - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengakui negara masih kecolongan dalam melindungi lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat berbagai kerusakan alam terus terjadi, sehingga pemerintah kini bertekad tidak lagi memberi ruang bagi para perusak lingkungan.
Pengakuan itu disampaikan Jumhur usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jumhur mengaku datang untuk belajar mengenai pendekatan budaya sekaligus ketegasan DIY dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Sejak awal kami memandang lingkungan hidup erat kaitannya dengan cara pandang manusia melestarikan budaya. Karena itu, saya sangat berkepentingan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengolah alam ini, mengolah lingkungan dalam perspektif budaya. Untuk itu saya bertemu dengan Sri Sultan hari ini," kata Jumhur.
Baca Juga:Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
Jumhur mengakui, kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini tidak bisa dilepaskan dari kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Menurutnya, menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan menerbitkan regulasi apabila negara tidak berani menghukum pihak yang sengaja melanggar aturan.
Ia mengaku mendapat pelajaran penting dari sikap tegas Pemerintah Daerah DIY yang tidak ragu membawa pelanggar lingkungan ke ranah hukum.
"Saya cukup terhenyak juga dapat cerita bagaimana beliau berani mempermasalahkan orang yang dengan sengaja melanggar atau merusak lingkungan. Saya rasa itu juga menambah keberanian bagi kami untuk tidak main-main lagi dalam urusan lingkungan," tegasnya.
Baca Juga:Gugat Aturan Gelar Pahlawan Nasional ke MK, Trah Sultan HB II Bongkar Dugaan Penjegalan
Selain memperkuat penindakan, Jumhur juga ingin mengubah paradigma pengelolaan lingkungan dengan mengadopsi filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang selama ini menjadi pijakan masyarakat Yogyakarta dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak hanya lahir karena lemahnya aturan, tetapi juga karena manusia kehilangan kesadaran untuk hidup selaras dengan alam.
"Intinya, kalau kita nakal, alam pun akan marah. Dan kalau kita arif bijaksana kepada alam, maka alam juga akan membantu kita, kira-kira begitu," ujarnya.
Ia menilai filosofi tersebut layak menjadi pendekatan dalam kebijakan lingkungan nasional karena mampu membangun kesadaran masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.
"Tentu wisdom ini sangat baik dan kalau ada dalam tagline KLH, tentu sangat bagus, karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia, bukan sekadar perintah-perintah," katanya.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, Pemerintah Daerah DIY tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang dengan sengaja merusak lingkungan.
