- Civitas akademika UMY menggelar karnaval seni budaya untuk mengkritik kebijakan pemerintah di Yogyakarta pada 17 Agustus 2026.
- Karnaval tersebut bertujuan merefleksikan berbagai persoalan program pemerintah dan menyuarakan aspirasi tanpa konfrontasi langsung dengan kekuasaan.
- UMY juga menyalurkan bantuan kemanusiaan serta menerjunkan relawan untuk korban gempa di Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
SuaraJogja.id - Kritik terhadap kebijakan pemerintah tak selalu disampaikan lewat mimbar akademik. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kritik justru dikemas melalui seni dan budaya dalam karnaval memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Yogyakarta, Senin (17/8/2026).
Beragam isu kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan korupsi yang merajalela menjadi materi sindiran dalam karnaval yang diikuti civitas akademika UMY.
"Langkah ini menjadi cara tersendiri bagi civitas akademika untuk menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuasaan," ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Dyah Mutiarin disela acara.
Dyah mengatakan penyampaian kritik melalui seni merupakan bagian dari kebebasan akademik. Bahkan jadi refleksi terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
Karenanya momen Hari Kemerdekaan kali ini dijadikan ajang civitas akademika untuk merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kampus memberikan ruang kepada setiap fakultas maupun unit kerja untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terhadap kondisi bangsa melalui kreativitas dalam karnaval.
"Karena kita akademisi, cara kita merespons kebijakan itu bisa dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui seni dan budaya," ujarnya.
Kritik tersebut, lanjutnya, tidak semata-mata ditujukan untuk menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, civitas akademika didorong melihat apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Kalau kebijakan pemerintah baik, kita dukung. Kalau ternyata di lapangan perlu evaluasi, kita memang perlu menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," tandasnya.
Dyah menilai salah satu persoalan yang perlu dikritisi adalah kecenderungan kebijakan yang dibuat secara top down dan seragam. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik serta persoalan yang berbeda.
Baca Juga:Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
"Program-programnya seragam dan mungkin karakteristik daerah akan berbeda-beda. Kalau karakteristik daerah berbeda, maka sebenarnya kebijakan yang diperlukan juga perlu penyesuaian," ungkapnya.
Menurut Dyah, kritik yang dikemas melalui seni dan budaya juga menjadi bentuk refleksi akademisi terhadap berbagai program pemerintah. Kampus tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan pendidikan, tetapi juga ruang untuk membaca persoalan sosial dan memberikan respons kritis.
"Ini juga analisis kritis, bagaimana refleksi kampus untuk merespons kebijakan-kebijakan pemerintahan," katanya.
Karnaval kemerdekaan UMY sendiri tidak hanya diisi kritik kebijakan. Masing-masing fakultas juga menampilkan keberagaman budaya Indonesia melalui pakaian adat dan kreativitas masing-masing. Konsep tersebut sengaja dibuat agar peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada upacara bendera.
"Kamiingin menjadikan perayaan kemerdekaan sebagai ruang untuk merawat semangat kebangsaan sekaligus menyampaikan aspirasi," paparnya.
Di tengah kritik melalui karnaval tersebut, UMY juga menggelar seremoni penerjunan relawan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat serta mahasiswa yang terdampak gempa di Manggarai Barat dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
