- Ratusan massa Aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa di Kantor Gubernur DIY pada Selasa, 10 November 2026.
- Demonstran menuntut bertemu Sri Sultan HB X untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
- Massa menyoroti masalah premanisme, upah murah, pembungkaman demokrasi, serta menolak pertarungan kekuasaan antarelite politik nasional.
SuaraJogja.id - Ratusan massa Aliansi Jogja Memanggil menggeruduk Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Massa dan terdiri dari mahasiswa dan komunitas membawa sederet persoalan yang dinilai mencerminkan buruknya kondisi negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa membawa beragam spanduk yang berisikan sindiran terhadap kepemimpinan Prabowo. Sebut saja "Rezim Binatang", "Waspada Biang KKN" hingga "Kabinet lebih Gemuk daripada UMR-ku".
Tak bisa masuk ke Kompleks Kepatihan akhirnya menempelkan spanduk di gerbang keluar kantor Gubernur tersebut. Mereka secara khusus menuntut bertemu langsung dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Mereka ingin menyampaikan sendiri berbagai persoalan yang dianggap belum mendapat penyelesaian serius dari pemerintah. Selain kebijakan Prabowo yang disebut tak pro rakyat, massa juga menyoroti masalah premanisme, UMR, maraknya tambang pasar ilegal, Jaga Warga hingga kriminalisasi ojek online hingga kasus pembangunan Mandala Krida yang berlarut-larut.
Baca Juga:Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, mengatakan persoalan premanisme di Yogyakarta sudah berlangsung cukup lama. Namun, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah tegas untuk menyelesaikannya.
"Kami melihat pemerintah Yogyakarta itu sendiri dan bahkan Indonesia kelihatan memelihara dan membiarkan premanisme ini merajalela di sektor-sektor sipil rakyat yang lain," katanya.
Karena itu, mereka menuntut pemda segera menghapus regulasi yang dinilai melindungi praktik premanisme sekaligus memberantas keberadaan kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
"Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut keamanan, tetapi juga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat," ungkapnya.
Sementara itu Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menilai praktik premanisme justru menjadi ironi bagi Yogyakarta yang dikenal memiliki indeks demokrasi tinggi.
Baca Juga:Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
"Ruang demokrasi di Yogyakarta masih menghadapi ancaman pembungkaman, baik yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian maupun kelompok preman," tandasnya.
Ia menyinggung keberadaan orang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro saat rangkaian aksi demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober lalu.
"Padahal Jogja kan secara indeks demokrasi di Indonesia itu daerah nomor satu. Tapi secara praktik di Jogja sendiri, pembungkaman ruang demokrasi itu masih terjadi," tandasnya.
Dion menambahkan, persoalan upah murah yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat Yogyakarta. Sebelumnya, mereka menuntut standar upah layak mencapai Rp4,6 juta.
Angka tersebut dinilai lebih mendekati kebutuhan hidup pekerja dibandingkan upah minimum yang saat ini hanya berkisar Rp2 juta.
Dion mempertanyakan bagaimana buruh dan petani mampu menyekolahkan anak-anak mereka ketika pendapatan bulanan tidak sebanding dengan biaya pendidikan.
