- Ratusan massa Aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa di Kantor Gubernur DIY pada Selasa, 10 November 2026.
- Demonstran menuntut bertemu Sri Sultan HB X untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
- Massa menyoroti masalah premanisme, upah murah, pembungkaman demokrasi, serta menolak pertarungan kekuasaan antarelite politik nasional.
"Di Jogja upah Rp2 juta sekian, kalau kita patokan dengan biaya hidup yang sampai Rp4 juta sampai Rp5 juta, bahkan biaya pendidikan di Jogja itu minimal paling murah Rp5 juta. Nah, bagaimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Jogja yang mau menempuh dunia pendidikan," katanya.
Selain persoalan lokal, Aliansi Jogja Memanggil juga melontarkan kritik terhadap dinamika politik nasional. Mereka menolak terseret dalam pertarungan politik antarelite, termasuk kubu Prabowo-Gibran maupun kelompok yang diasosiasikan dengan Jokowi.
Dion menilai konflik di lingkaran elite politik Jakarta justru memperlihatkan perebutan kepentingan kekuasaan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat.
"Kami di Aliansi Jogja Memanggil itu tidak pernah mendukung elite mana pun. Kami juga menantang Prabowo-Gibran maupun di kubu Jokowi," tegasnya.
Baca Juga:Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
Menurutnya, ketika elite yang sebelumnya berada dalam satu barisan kemudian berhadapan, masyarakat tidak boleh sekadar menjadi penonton dari pertarungan kepentingan tersebut.
Mereka menilai persoalan rakyat seperti upah, keamanan, dan kebebasan demokrasi justru harus menjadi perhatian utama pemerintah.
"Kami menganggap bahwa kepentingan elite yang lain itu bukan kepentingan rakyat Indonesia atau rakyat di Yogyakarta itu sendiri," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
