SuaraJogja.id - Hingga Rabu (01/04/2020), jumlah pemudik dan pendatang yang masuk ke DIY sudah mencapai lebih dari 100 ribu. Tingginya angka pemudik ini dikhawatirkan bisa meningkatkan penyebaran COVID-19 atau virus corona di kabupaten/kota.
Karenanya Pemda DIY mencoba meredesain kebijakan penanganan COVID-19. Salah satunya dengan menambah anggaran penanganan COVID-19 hingga lebih dari Rp 26,948 Miliar. Anggaran ini jauh lebih besar dari rencana sebelumnya sebesar Rp 14,8 Miliar.
Sekda DIY, Baskara Aji di Kantor Gubernur DIY, Rabu (01/04/2020) sore mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 26,9 Miliar tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan Rp 23,3 Miliar, khususnya penanganan COVID-19.
Sisanya sebesar Rp 399,7 juta dialokasikan ke bidang pendidikan. Selain itu 733,7 juta digunakan untuk bidang komunikasi dan informasi. Sisanya sekitar Rp 2,4 miliar akan dialokasikan ke Sekretariat.
Baca Juga: TRC BPBD DIY Sebut APD Corona Mangkrak, Ini Klarifikasi dari Dinkes
"Kita sudah rembug [kebutuhan angaran] dengan DPRD dan mereka setuju," ungkapnya.
Menurut Aji, tahap pertama pengalokasian anggaran penanganan COVID-19 yang turun sekitar Rp 9 Miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), rapid test corona dan kebutuhan kesehatan lainnya.
"Kita lihat kebutuhan untuk rumah sakit seperti apa," ujarnya.
Terkait status PSBB di tingkat daerah, menurut Aji, Pemda DIY tengah mempelajari kebijakan tersebut di Biro Hukum. Namun hingga saat ini Pemda masih menggunakan status tanggap darurat.
Pemda tidak mempersoalkan kebijakan PSBB di pusat. Sebab kebijakan tersebut juga sama seperti yang diterapkan Pemda DIY dalam penanganan kasus corona.
Baca Juga: TRC BPBD DIY Soroti 4.000 APD di Gudang
"Kita [DIY] malah yang pertama kali menyatakan status tanggap darurat [se-Indonesia]," ungkapnya
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DIY, Harwanto mengungkapkan DPRD siap melakukan redesain APBD DIY untuk penanganan COVID-19. Penambahan anggaran lebih dari Rp 12 Miliar dari rencana sebelumnya yang diajukan Pemda DIY pun tidak dipersoalkan.
Realokasi anggaran pun bisa dilakukan bila kedepan dibutuhkan. Namun efsiensi anggaran dilakukan untuk program atau kegiatan kedinasan seperti perjalanan dinas, anggaran makanan dan minuman.
"Jangan anggaran untuk kepentingan masyarakat agar tidak jadi masalah kedepannya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Update Corona 1 April 2020 di Jogja: 28 Positif, 2 PDP Meninggal
-
Banting Stir Produksi Masker Unik, Penjahit Ini Raup Omzet Jutaan Rupiah
-
Dampak Corona: Tukang Parkir Ini Tetap Bertugas Meski Parkiran Sepi
-
Cerita Driver Ojol Ditengah Wabah Corona, Jual Masker Demi Penuhi Kebutuhan
-
Darurat Corona, Polisi Beri Dispensasi Pembebasan Denda Pajak Kendaraan
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah Desain Timeless: Enak Dilihat Sepanjang Waktu, Mulai Rp 30 Jutaan
- Pemain Keturunan Rp 312,87 Miliar Juara EFL Masuk Radar Tambahan Timnas Indonesia untuk Ronde 4
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Mesin Diesel Harga di Bawah Rp100 Juta
- Selamat Tinggal Mees Hilgers, Penggantinya Teman Dean James
- 5 Alasan Honda Supra X 125 Old Masih Diminati, Lengkap dengan Harga Bekas Terbaru Juni 2025
Pilihan
-
Catatan Liputan Suara.com di Jepang: Keajaiban Tas, Uang dan Paspor Hilang Kembali ke Pemilik
-
Proyek Rp1,2 Triliun Kerap Bermasalah, Sri Mulyani Mendadak Minta Segera Diperbaiki
-
DOR! Dua Bule Australia Jadi Korban Penembakan di Bali, Pelaku Disebut Gunakan Jaket Ojol
-
AFPI Geram, Ajak Pelaku Gerakan Gagal Bayar Pinjol Dipolisikan Biar Ditangkap
-
3 Rekomendasi HP Murah Samsung dengan RAM 8 GB, Terbaik Juni 2025
Terkini
-
Geger di Bantul! Granat Zaman Perang Ditemukan Saat Kerja Bakti, Tim Gegana Turun Tangan!
-
Proyek Tol Jogja-Solo: Penambahan Lahan 581 Bidang di Sleman dan Progres Konstruksi Sentuh 60 Persen
-
Mbah Tupon Jadi Korban Mafia Tanah: JPW Desak Polda DIY Umumkan Tersangka
-
Motif Penumpang Begal Driver Ojol di Kalasan, Terlilit Utang Pinjol
-
Kiprah Sultan HB II di Jogja, Seminar Nasional Bakal Ungkap Perlawanan dan Pemikirannya