SuaraJogja.id - Sejumlah warga Dusun Srandakan dan Nengahan, Desa Tromurti, Srandakan, Bantul terus melakukan aksi penolakan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh PT MBS di sungai Progo.
Kekinian, DPRD DIY meminta PT MBS untuk segera mengadakan pertemuan dengan warga. Ketua DPRD DIY Nuryadi, menyebut berdasarkan keterangan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, PT MBS saat ini telah melakukan penambangan yang sudah sesuai.
"Yang dipermasalahkan sebenarnya adalah soal komunikasi," kata Nuryadi, Kamis (25/6/2020).
Aksi penolakan ini muncul lantaran ada pihak warga yang tidak diajak diskusi bersama PT MBS. Mengetahui hal itu, Nuryadi meminta pada PT MBS agar segera menemui warga yang menolak aktivitas tambang, guna menghindari hal yang tidak diinginkan.
Baca Juga: Cara Membuat Presentasi di PowerPoint
"Langkah selanjutnya kalau dari kami sifatnya sebatas mendorong agar pertemuan itu bisa segera terlaksana. Nanti bisa kami surati atau undang datang pemrakarsa. Dari pertemuan hari ini, meski masih belum bisa menerima, warga sudah memahami kalau tambang sudah berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya kepada Harianjogja.com.
Sarjono, salah satu warga penolak aktivitas tersebut mengatakan, pihaknya kecewa karena selama ini tidak pernah diajak berdiskusi bersama PT MBS terkait aktivitas tambang.
"Waktu pimpinan DPRD DIY datang, saya bilang silakan tanyai semua RT di Padukuhan Srandakan, pasti belum pernah dipertemukan," terangnya.
Menurutnya, sosialisasi jadi salah satu langkah penting dalam Izin Usaha Tambang (IUP). Bahkan, Sarjono mengatakan hanya ada tujuh keluarga yang mendapat sosialisasi dan mereka, menurut Sarjono, bukanlah warga Dusun Srandakan sehingga tidak merasakan dampak dari aktivitas tambang.
Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizonan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPPM DIY, Misno, mengatakan IUP PT MBS telah diterbitkan pada 30 Januari 2020, setelah pada 6 Desember 2019 melalui Sidang Tambang memutuskan PT MBS telah memenuhi syarat.
Baca Juga: Heboh, Tiga Bayi Kembar Lahir Positif Virus Corona, Kok Bisa?
Misno juga menyebutkan, PT MBS telah menyepakati sejumlah ketentuan seperti memberi kompensasi kepada Koperasi Masyarakat sebesar Rp140 ribu per rit pasir. Rekrtumen diprioritaskan untuk warga setempat selama masih memenuhi syarat dan lainnya.
Berita Terkait
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
-
Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut: Pulau-pulau Kecil Terancam Tenggelam
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
PT Freeport Dituding Rusak Lingkungan di Wilayah Papua, Komisi IV Minta Pemerintah Campur Tangan
-
Pemerintah Kerap Buka Lahan Pertanian Baru, Riset: Tidak Efektif dan Merusak Lingkungan
Terpopuler
- CEK FAKTA: Diskon Listrik 50 Persen Berlaku Lagi, Periode Maret-April 2025
- Pembagian Port Grup Piala Dunia 2026 Dirilis, Ini Posisi Timnas Indonesia
- Masak Rendang 12 Kg, Penampilan BCL di Dapur Jadi Omongan
- Cruiser Matik QJMotor SRV 250 AMT Paling Digandrungi di Indonesia
- Persija Jakarta: Kalau Transfer Fee Oke, Rizky Ridho Mau Ya Silahkan
Pilihan
-
Petaka Mees Hilgers: Cedera Jadi Kontroversi Kini Nilai Pasar Terus Turun
-
Potret Denny Landzaat Salam-salaman di Gereja Saat Lebaran 2025
-
Media Belanda: Timnas Indonesia Dapat Amunisi Tambahan, Tristan Gooijer
-
Jumlah Kendaraan 'Mudik' Tinggalkan Jabodetabek Tahun Ini Meningkat Dibandingkan 2024
-
PSSI Rayu Tristan Gooijer Mau Dinaturalisasi Perkuat Timnas Indonesia
Terkini
-
Waspada Lonjakan Sampah Lebaran, Yogyakarta Siapkan Jurus Ampuh Ini
-
Libur Lebaran Tetap di Jogja? Ini Strategi Dinas Pariwisata Agar Wisatawan Betah
-
Idul Fitri, Haedar Nashir Ingatkan Jiwa Khalifah Luntur, Umat dan Pemimpin Akan Bermasalah
-
Tiket Ludes, Yogyakarta Diserbu Pemudik: KA Java Priority Jadi Primadona
-
Hasto Wardoyo Jamin Takbir Keliling Tak Ganggu Lalu Lintas Jogja, Tapi Ada Syaratnya