SuaraJogja.id - Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno mengharapkan pematokan yang telah dilakukan pada 19 Agustus 2020 lalu selesai dalam kurun waktu dua bulan. Nantinya pematokan dilakukan dari Wilayah Kalasan hingga ke wilayah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman.
"Pematokan kan sudah dimulai pada 19 Agustus lalu dari Purwomartani, Kalasan. Selanjutnya pematokan dilakukan secara bertahap ke arah barat hingga ke Tirtoadi [Mlati]," jelas Krido, dihubungi SuaraJogja.id, Jumat (4/9/2020).
Krido menjelaskan, hingga kini sudah ada dua kalurahan dari Kapanewon Kalasan yang telah dilakukan pematokan.
Dua kalurahan tersebut antara lain Purwomartani dan Selomartani.
"Minggu besok sudah kalurahan yang ketiga ya, [sebelumnya] Purwomartani, Selomartani, [ketiga] Tamanmartani. Pematokan dilakukan ke arah barat maksimal dua bulan hingga ke Tirtoadi," katanya.
Pematokan tersebut juga termasuk pengukuran yang dilakukan Satgas A ke Satgas B, selanjutnya akan diinventarisasi untuk dilakukan penghitungan oleh tim appraisal.
"Tentu pematokan nanti disaksikan juga oleh pemilik lahan. Setelah itu dilakukan pengukuran, selanjutnya penghitungan oleh tim appraisal," katanya.
Setelah pematokan selesai, tim pengadaan tanah akan kembali mengumpulkan warga untuk dilakukan musyawarah.
"Setelah itu, kami lakukan musyawarah dengan warga atas verifikasi dan penghitungan dari tim appraisal," jelas Krido.
Baca Juga: Proyek Tol Jogja Tinggal Menunggu Perdes dari 3 Kalurahan Terdampak
Ia menambahkan bahwa denah pematokan tidak akan berubah. Hal itu sudah disesuaikan dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB IX. Kendati demikian, saat pematokan ada bagian tanah yang akan berkurang atau justru bertambah.
"Ya nanti di lapangan saat penghitungan, pematokan nanti kan disesuaikan dengan gambar [denah] dulu, baru nanti diketahui apakah masih ada sisa tanah yang bernilai ekonomis atau tidak," terangnya.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo Wijayanto menuturkan, anggaran untuk pembebasan lahan sendiri mencapai Rp6,2 triliun.
Jumlah tersebut bakal diberikan sebelum tahun 2020 berakhir.
"Jadi jika proses pengadaan tanahnya tidak mendapat hambatan selama September-Oktober, pada bulan November-Desember bisa dilakukan pembayaran," katanya.
Wijayanto menjelaskan, tahun 2020 pengadaan tanah dan pembayaran untuk tol sepanjang 96 kilometer ini diharapkan selesai. Pembangunan tol trase Jogja-Solo rencananya dimulai awal tahun 2021.
Berita Terkait
-
Proyek Tol Jogja Tinggal Menunggu Perdes dari 3 Kalurahan Terdampak
-
Dua SD Terdampak Tol Jogja, Ini Sikap Disdik Sleman
-
Pembangunan Tol Jogja-Solo Dimulai 2021, 8 Bidang Sekolah Ini Terdampak
-
Dibagi 3 Tahap, Pembangunan Tol Jogja-Solo Dimulai Awal 2021
-
SDN 1 Banyurejo Bakal Terdampak Tol, Ismana Minta Ganti Lokasi yang Layak
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Kemarau Panjang Mengintai, Penyakit dari Flu, Iritasi Mata hingga Dehidrasi Ancam Warga Bantul
-
8 Orang Diperiksa dalam Kasus Dugaan Malapraktik, Dua Dokter RSUD Prambanan Dimintai Keterangan
-
Shafiyah Journey & Expo 2026 Bakal Hadir di Jogja: Jadi Ruang Terpadu Gaya Hidup Islami
-
Persulit Usulan Gelar Pahlawan HB II, Trah Sultan Gugat UU Gelar dan Tanda Jasa ke MK
-
Kenaikan Harga Pertamax Picu Efek Domino, Akademisi Desak Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM