Digantung Pascarelokasi di Malioboro, Pendorong Gerobak Minta Pemkot Jogja Buka Audiensi

SuaraJogja.id - Puluhan pendorong gerobak yang tergabung dalam Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM) meminta kebijaksanaan Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY membuka pintu audiensi. Mereka menuntut nasibnya pascarelokasi PKL di Malioboro Februari 2022 lalu.

Ketua PPGM Kuat Suparjono menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan sejumlah surat untuk bertemu dengan pejabat di pemerintahan kota maupun provinsi.

"Kemarin kita sudah melayangkan surat untuk bertemu Wakil Wali Kota Yogyakarta, bapak Heroe. Tapi sampai saat ini tidak ada jawaban sama sekali," kata Kuat Suparjono ditemui di sekretariat PPGM, Kampung Kuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Jogja, Jumat (18/3/2022).

Kuat mengungkapkan bahwa surat yang dilayangkan ke Pemda DIY untuk bertemu Gubernur tak kunjung mendapat jawaban. Pihaknya berharap suara warga yang terdampak relokasi ini bisa didengar.

Baca Juga: Jumlah Skuter Makin Banyak di Malioboro, Pemkot Yogyakarta Siapkan Aturan Khusus

"Kami mengharapkan untuk bisa berdialog dengan pejabat pemerintah ini untuk menyampaikan uneg-uneg kami dan juga permintaan kami ke depan," kata dia.

Bukan tanpa alasan pendorong gerobak meminta pemerintah menerima untuk berdialog. Sebab pendorong gerobak merupakan salah satu bagian dari Malioboro yang ikut melengkapi PKL.

"Kita sudah dari dulu membersamai PKL, artinya kita juga bagian dari Malioboro dan juga warga yang terdampak. Seharusnya pemerintah tidak abai dan membiarkan nasib rakyatnya seperti ini," ujar dia.

Kuat menjelaskan anggotanya saat ini sudah tidak memiliki aktivitas apapun, pihaknya mengharapkan ada usaha yang diberikan Pemkot untuk pendorong yang terdampak ini.

"Ke depannya itu kami menginginkan tempat usaha seperti PKL (relokasi). Ini semata-mata untuk melanjutkan hidup kami, karena kita bagian dari Malioboro juga," harapnya.

Baca Juga: Pedagang Asongan Mengadu Tak Bisa Berjualan di Malioboro, Begini Respons Pemkot Jogja

Dialog bersama pemerintah ini diharapkan bisa terealisasikan sebelum Ramadan. Sehingga ada kejelasan dan nasib pendorong gerobak lebih memberikan semangat.

"Jadi harapannya sebelum Ramadan kami bisa berdialog, dan sebenarnya ketika harapan kami ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah, memberikan kami untuk semangat ke depannya," ujarnya.