SuaraJogja.id - Menyusul dengan rencana Pemda DIY membuka pusat Rehabilitasi Anak Nakal di wilayah Pundong, Bantul, Pemkot Yogyakarta memilih untuk memperkuat pendidikan karakter anak di sekolah serta mengawasi siswanya melalui Tri Pusat Pendidikan.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti belum memiliki rencana untuk menyiapkan pusat rehabilitasi di wilayah Kota Jogja seperti yang akan dibuat Pemda DIY.
"Kalau untuk membuat, (pusat rehabilitasi anak nakal) belum sampai ke situ. Kita punya tri pusat pendidikan, nah itu yang harus lebih aktif lagi," kata Haryadi kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Ia menuturkan dari tri pusat pendidikan yang di dalamnya melibatkan sekolah, keluarga dan juga lingkungan, porsi pengawasannya kepada anak harus lebih banyak.
"Memang ini menjadi tanggungjawab bersama, sekolah kami dorong betul agar anak mendapat pendidikan yang sesuai, termasuk pembentukan karakter mereka. Selanjutnya keluarga yang ikut mengawasi ketika anak berada di rumah. Selanjutnya lingkungan, ini yang memang masih kita coba perkuat karena anak tidak mungkin hanya berinteraksi di satu kelompok temannya saja," kata dia.
Ia melanjutkan, ketika memang Pemkot harus membuat pusat rehabilitasi anak yang bermasalah, Haryadi tidak mau lokasi itu dipenuhi penghuni.
"Kalau pun toh itu dibuat menjadi pusat rehabilitasi, harapan saya kalau perlu jangan sampai penuh. Kalau penuh berarti kan banyak anak nakal. Kalau bisa ya kosong saja," ujar dia.
Ia menerangkan untuk menekan kasus kejahatan jalanan ini, dirinya juga bekerjasama dengan Polresta Yogyakarta. Terutama pengawasan terhadap aktivitas anak di malam hari.
Di sisi lain, adanya Perda Ketahanan Keluarga diharapkan ada pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya.
Baca Juga: Pemda DIY Beri Sanksi Pidana ke Pelanggar Prokes, Haryadi Suyuti Tekankan Kesadaran Warga
Dimana dalam penerapan Perda yang telah diturunkan menjadi Perwal itu, anak dilarang keluar malam di atas pukul 22.00 WIB. Aktivitas di sekolah dibatasi hingga pukul 17.00 WIB saja.
Sebelumnya diberitakan, lima pelaku yang membuat seorang remaja bernama Daffa Adzin Albasith meregang nyawa telah ditangkap. Mereka antara laain, FAS alias C (18), AMH alias G (19). Lalu MMA alias F (20), HAA alias B (20), serta RS alias B (18) pelajar asal Mergangsan, Yogyakarta sebagai eksekutor.
Para tersangka disangkakan dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana subsider 351 ayat 3 tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia atau Penganiayaan Berat.
Ancaman hukumannya, 9 tahun penjara untuk penganiayaan berat berencana dan 7 tahun penjara untuk penganiayaan berat.
Tag
Berita Terkait
-
Berkaca dari Kasus Kejahatan Jalanan yang Tewaskan Daffa, Perda Ketahanan Keluarga Diperkuat
-
Pelaku Kejahatan Jalanan Masih di Bawah Umur, Bupati Bantul: Harus Tetap Ditindak
-
Cegah Tawuran dan Kejahatan Jalanan, Seluruh Kepala Sekolah di Bantul Akan Dikumpulkan
-
Bisa Tangkap Terduga Pelaku Kejahatan Jalanan, Warga Diingatkan Polda DIY Tak Main Hakim Sendiri
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Pertemuan di Rumah Presiden, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Jentelmen Mundur
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK