Pantau Penyerahan THR dari Perusahan ke Karyawan, Ini Kata Bupati Kulon Progo

SuaraJogja.id - Bupati Kulon Progo Agung Setyawan memantau sejumlah perusahaan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 kepada karyawan, salah satunya di PT Sung Chang Indonesia.

Agung di Kulon Progo Senin mengatakan, kegiatan hari ini adalah wujud perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada perusahaan maupun karyawannya.

"Kami mengapresiasi penuh kepada PT Sung Chang Indonesia yang telah melaksanakan kewajibannya membayarkan THR kepada karyawannya," kata Agung.

Ia mengatakan, memberikan THR ini bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya dan bisa menjadi agenda rutin dan prioritas.

"Kami berharap kegiatan ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk karyawan perusahaan. Perusahaan memenuhi kewajibannya dan karyawan terpenuhi haknya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kulon Progo Bambang Sutrisno mengatakan, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 6 Tahun 2016, pengusaha diwajibkan untuk membayar THR Keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Karena ini hari terakhir batas pemberian THR maka bupati selaku perwakilan pemkab ingin memastikan bahwa karyawan-karyawan di perusahaan yg ada di Kulon Progo terpenuhi hak-haknya,” katanya.

Kunjungan bupati ini dilakukan di dua lokasi, pertama PT Sung Chang Indonesia, dan kedua di Hotel Novotel Ibis, serta dilakukan uji petik di beberapa perusahaan lainnya di Kulon Progo.

“Kegiatan ini saya rasa bagus untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus melindungi para karyawan, hak, dan kewajibannya terpenuhi. Di Kulon Progo ini ada sekitar 100 perusahaan, namun yang besar ada tiga sedang lainnya menengah dan kecil,” kata Bambang.

Baca Juga: Pemda DIY Sebut MinyaKita Raib di Pasar Wates Kulon Progo

Penghitungan THR

Pemerintah telah mengatur perhitungan THR melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020. Melalui aturan ini, pemerintah berharap memberikan kepastian hukum dan kepastian penghasilan tambahan bagi karyawan menjelang hari raya keagamaan.

Menurut UU Cipta Kerja, perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan tetap dan tidak tetap sesuai dengan masa kerja. Karyawan yang bekerja minimal satu bulan berhak atas THR proporsional, sedangkan yang bekerja dengan jangka satu tahun atau lebih, sangat berhak atas THR satu kali gaji.

UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang merevisi Pasal 88E UU Ketenagakerjaan, menyebutkan THR merupakan hak karyawan yang dijamin oleh regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, saat menjelang Lebaran, karyawan berhak menerima THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, sesuai aturan yang berlaku.

THR merupakan bagian upah yang wajib diberikan pengusaha atau perusahaan kepada karyawannya menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti Idulfitri, Natal, Waisak, atau Nyepi. THR juga dianggap pendapatan non-upah untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga saat hari raya.

Perhitungan tunjangan hari raya karyawan sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker 6/2016 adalah karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Karyawan dengan masa kerja satu bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, menerima THR secara proporsional berdasarkan masa kerja, dengan rumus:

Masa kerja/12 × satu bulan upah.

Upah satu bulan yang dimaksud di atas terdiri dari beberapa komponen, yaitu upah tanpa tunjangan, upah bersih, atau upah pokok beserta tunjangan tetap.

Sebagai contoh, jika gaji bulanan Anda adalah Rp5.000.000, maka Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima setelah bekerja selama 1,3 tahun adalah sebesar satu bulan gaji, yaitu Rp5.000.000. Sementara itu, jika masa kerja Anda hanya 5 bulan, perhitungan THR-nya adalah 6/12 × Rp5.000.000 = Rp2.500.000.

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berharap THR dapat mendukung karyawan dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya keagamaan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan di seluruh sektor. Jika karyawan yang tidak menerima THR tepat waktu berhak melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat agar segera ditindaklanjuti.

Untuk THR bagi pekerja yang berstatus kemitraan, belum ada aturan yang mengatur pemberian THR. Pegawai kemitraan seperti ojek online masih belum mendapatkan hak THR. Sebagai upaya untuk memperoleh hak tersebut, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuat peraturan pemberian THR bagi ojek online.