Tak Ikut Ajukan Judicial Review Revisi UU TNI, Muhammadiyah Kritik Supremasi Militer vs Sipil

Permohonan judicial review yang diajukan oleh 7 orang tersebut telah teregister dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

Pemohon tersebut yakni Muhammad Alif Ramadhan selaku pemohon I, Namoradiarta Siahaan pemohon II, Kelvin Oktariano pemohon III, M. Nurrobby Fatih pemohon IV, Nicholas Indra Cyrill pemohon V, Mohammad Syaddad Sumartadinata pemohon VI serta R. Yuniar A. Alpandi selaku pemohon VII.

Sebelumnya pakar Hukum Tata Negara UMY Nanik Prasetyoningsih menyarankan agar dilakukan judicial review terhadap isi dari pasal-pasal yang terkandung dalam revisi UU TNI.

Menurut Nanik, jalan itu merupakan cara yang elegan dan damai yang bisa ditempuh.

Baca Juga: Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY

Ia mengingatkan bahwa sekontroversial apapun proses pembahasan, pembentukan dan substansinya, RUU TNI telah disahkan sebagai produk hukum yang legal dan mengikat.

“Kita tidak perlu menunggu hingga undang-undang tersebut melanggar hak-hak dari sipil untuk mengajukan judicial review. Selama terdapat potensi pelanggaran hak-hak tersebut secara konstitusional, seperti dengan adanya perluasan Operasi Militer Selain Perang, maka itu sudah cukup untuk mengajukan pengujian RUU TNI ke MK. Dan siapapun, termasuk masyarakat, dapat melakukan permohonan judicial review,” tegas Nanik.

Ia pun berharap agar judicial review dapat menjadi jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap RUU TNI yang dibahas secara tertutup dan dari segi formil dianggap tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nanik sendiri menyayangkan adanya silent operation dari DPR dalam meloloskan RUU TNI, seperti yang terjadi pada periode sebelumnya melalui beberapa undang-undang, seperti UU Ciptaker dan IKN.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: RUU TNI Intervensi Ranah Sipil? Pakar Hukum UMY Ingatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi