Harus Sediakan 1.000 Ton per Hari, Pengolahan Sampah jadi Energi Listrik di Jogja masih Dilematis

Namun bila Pemda DIY menolak program PSEL, maka konsekuensinya pengolahan sampah harus dilakukan sepenuhnya secara mandiri.

"Jadi kalau kita ikut program ini, konsekuensinya adalah semua harus diarahkan ke listrik. Tapi kalau tidak ikut, kita harus mandiri mengatasi persoalan sampah dengan cara lain. Itu yang sedang kita timbang," kata dia.

Made menyebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X juga meminta sampah diolah menjadi biomassa atau bahan bakar alternatif untuk industri semen.

Sultan tidak mau seluruh sampah di DIY djadikan listrik.

Dengan skema ini, daerah yang tidak mampu memenuhi 1.000 ton per hari tetap bisa ikut serta dalam program pengolahan sampah skala besar tanpa harus menanggung kontrak panjang yang memberatkan.

Karenanya kebijakan pengolahan sampah akan dibicarakan secara intensif bersama bupati/walikota dalam waktu dekat ini.

"Kalau semua diarahkan ke listrik memang sulit. Ada juga opsi RDF untuk bahan bakar semen, atau biomassa. Bahkan ada tawaran dari investor asing untuk mengolah plastik menjadi energi. Jadi opsi-opsi ini masih dalam tahap diskusi," jelasnya.

Made menambahkan, rencana pembangunan fasilitas PSEL baru ditargetkan bisa berjalan pada 2028 mendatang.

Sementara itu, keputusan apakah DIY akan bergabung dalam skema besar ini atau memilih jalannya sendiri masih menunggu hasil pembahasan lanjutan.

Baca Juga: Sampah Sleman, Sisa Makanan jadi 'Biang Kerok', TPST Baru Terhambat Izin TKD

"Minggu depan kami akan duduk bersama dengan para kepala daerah untuk menentukan sikap. Intinya, ini peluang, tapi juga penuh konsekuensi. Kita harus benar-benar menghitung kekuatan dan kebutuhan daerah," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi