7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?

SuaraJogja.id - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman semakin memanas. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Jumat (23/1/2026).

Harda diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekda Sleman dan Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Dana Hibah Pariwisata tahun 2020. Kehadirannya justru membuka kotak pandora penuh bantahan dan konfrontasi.

Berikut adalah 7 fakta panas yang terungkap dari persidangan tersebut:

1. Harda Kiswaya Diperiksa sebagai Saksi Kunci

Bupati Sleman Harda Kiswaya menjadi saksi penting dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, sebagai terdakwa.

Harda diperiksa karena pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman sekaligus Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Dana Hibah Pariwisata.

Ini bukan kali pertama Harda diperiksa, sebelumnya ia sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Sleman pada April 2025.

2. Harda Bantah Keterangan Putra Terdakwa soal Pertemuan Khusus

Titik panas pertama muncul ketika Majelis Hakim mencecar Harda terkait keterangan Raudi Akmal, putra terdakwa sekaligus anggota DPRD Sleman.

Baca Juga: Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo

Raudi sebelumnya mengaku pernah bertemu Harda dan mendiang Kunto Riyadi (Kepala Bappeda Sleman kala itu) di ruang Smart Room Pemkab Sleman untuk membahas dana hibah pariwisata. Namun, Harda dengan tegas membantah adanya pertemuan tersebut.

"Tidak pernah Yang Mulia," jawab Harda singkat, membuat hakim mengingatkan tentang pertaruhan kebenaran di bawah sumpah.

3. Hakim Ungkap Bukti Digital Percakapan WhatsApp

Meskipun Harda membantah, hakim tidak berhenti. Majelis hakim mengungkapkan adanya bukti digital berupa percakapan WhatsApp yang dikantongi penyidik kejaksaan.

Percakapan itu menyebutkan bahwa proposal titipan Raudi Akmal akan dilaporkan atau dikoordinasikan dengan Sekda. Bukti ini dinilai jaksa bertolak belakang dengan ketidaktahuan Harda mengenai proposal-proposal tersebut.

4. Harda Mengaku Tidak Tahu SK Bupati dan Laporan Dana Hibah