SuaraJogja.id - Pemerintah telah memastikan adanya kenaikan iuran BPJS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Salah satu alasan yang dikemukakan, untuk memenuhi kebutuhan obat yang tinggi bagi pasien BPJS di Rumah Sakit (RS).
Padahal, saat ini ada teknologi yang bisa jadi alternatif untuk penyediaan pengobatan murah namun berkualitas bagi masyarakat.
Salah satunya pemanfaatan kedokteran nuklir untuk pengobatan sejumlah penyakit seperti kanker yang jadi salah satu penyakit paling banyak terjadi di Indonesia.
Baca Juga:Soal BPJS Naik, Gerindra: Mentang-mentang Menang, Sekarang Bebani Rakyat
"Di kedokteran nuklir ada metode ablasi yang cukup sekali operasinya untuk menghilangkan sisa kanker, ini tentu meringankan pemerintah untuk pembayaran klaim BPJS," ungkap Ketua Perhimpunan Dokter Nuklir Eko Purnomo disela Indonesia Nuclear Expo (NEXPO) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (6/9/2019).
Dicontohkan Eko, satu kali operasi kanker tiroid di Kedokteran nuklir sebesar Rp 9 juta dan semuanya masuk klaim BPJS. Sedangkan, bila pengobatan dilakukan dengan kemoterapi bisa mencapai Rp 100 juta per paket karena obatnya harus impor dari luar negeri.
"Untuk kasus hypertyroid dengan penanganan kedokteran nuklir juga jauh lebih murah penanganannya sehingga bisa menghemat BPJS," ujarnya.
Sementara, Dokter Nuklir Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Husein Kartasasmita mengungkapkan, meski kedokeran nuklir bisa jadi alternatif, Indonesia saat ini masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kedokteran nuklir. Baru ada sekitar 50-an saja dokter spesialis kedokteran nuklir.
"Kebanyakan dokter nuklir ada di kota-kota besar," ujarnya.
Baca Juga:Komisi IX dan Komisi XI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Karenanya pengembangan SDM di bidang kedokteran nuklir sangat dibutuhkan. Saat ini baru ada beberapa Rumah Sakit (RS) yang memiliki fasilitas kesehatan dengan penerapan kedokterna nuklir.
- 1
- 2
