Yenny Wahid Benarkan Lengsernya Gus Dur dari Jabatan Presiden karena Kudeta

Yenny Wahid sebut lengsernya Gus Dur karena politis.

Galih Priatmojo
Senin, 06 Januari 2020 | 20:30 WIB
Yenny Wahid Benarkan Lengsernya Gus Dur dari Jabatan Presiden karena Kudeta
Yenny Wahid. (suara.com/Pebrianyah Ariefana)

SuaraJogja.id - Putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid angkat bicara mengenai adanya buku Menjerat Gus Dur, karya Virdika Rizky Utama.

Yenny mengatakan belum membaca buku tersebut secara mendetail, sehingga tidak bisa berkomentar lebih jauh soal buku tersebut.

Hanya saja ia membenarkan, pada zaman kepemimpinan ayahnya sebagai presiden RI, jelas terlihat dengan kasat mata bahwa ada upaya pelengseran yang terjadi.

"Jelas, politis. Tindakan yang dilakukan kepada Gus Dur itu merupakan kudeta oleh parlemen," ungkapnya, ditemui di Peace Village, Sinduharjo, Ngaglik, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:Jelajahi Oman, Yenny Wahid Kunjungi Rumah Menteri Agama

Kala ditanyai perihal dugaan adanya 'HMI Connection', Yenny lagi-lagi enggan memberikan tanggapan.

"Aku belum baca detail. Jadi saya enggak akan komentar tentang buku," kata dia.

Hanya saja, ia menyebutkan, ada sejumlah tokoh yang pernah datang menemui Gus Dur, sebelum mendiang berpulang.

"Yang minta maaf ada, yang langsung bilang menyesal, ada juga," ucap Yenny, namun tidak dapat menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut.

Menurut Yenny, upaya melengserkan Gus Dur muncul karena Gus Dur memiliki sikap yang berseberangan dengan tokoh-tokoh yang diduga ingin menjatuhkan Gus Dur.

Baca Juga:Yenny Wahid di WWC : Pentingnya Perempuan Tahu Prioritas Hadapi Zaman

"Gus Dur tidak mau diajak berkompromi, dengan orang yang setuju Indonesia dikuasai orang yang koruptif, tidak berpihak pada rakyat," ungkapnya.

"Gus Dur enggak bisa diajak kongkalikong. Gus Dur enggak bisa disetir. Enggak Bisa kasih proyek. Banyak yang enggak suka, yasudah dilengserkan saja," kata dia.

Yenny memperkirakan, trigger terakhir yang menyebabkan Gus Dur dilengserkan, yaitu kala ia akan mengganti Kapolri.

"DPR dan MPR itu memandang, kalau mau ganti Kapolri ya harus nurut kami. Kalau enggak mau, ya dimakzulkan saja," ucapnya.

Kontributor : Uli Febriarni

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini