Anggaran yang sedianya digunakan untuk belanja modal maupun belanja daerah yang tidak langsung menyentuh masyarakat, diharuskan dialokasikan setidaknya 50%.
"Kita sudah mengurangi anggaran kita hampir Rp300 miliar. Dana itu untuk cadangan penanganan COVID-19," kata Bambang.
Saat ini pemkab tengah mempersipkan skema pemerintahan agar pemerintah desa dapat turut andil dalam mengatasi pandemi.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo mengatakan bahawa refocusing anggaran merupakan wewenang bupati. Namun, pihaknya berharap agar ke depannya saran dan masukan dari DPRD dapat turut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Hanung mengatakan, DPRD memiliki dana Rp2,2 miliar yang siap digunakan untuk refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.
Baca Juga:Ujaran Luhut Disorot, Pertanyakan Korban Meninggal Corona Nggak Sampai 500
"DPRD siap dana Rp2,2 miliar yang sedianya akan digunakan untuk kunjungan kerja selama triwulan kedua," kata Hanung.
Ia juga mengatakan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana penanganan COVID-19. Rencananya, ia akan mengadakan pertemuan dengan tim gugus tugas percepatan penangana COVID-19 setiap minggu. Pihaknya akan secara rutin meminta skema anggaran yang akan digunakan serta melakukan monitoring kegiatan.
DPRD Kabupaten Bantul juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan masalah kesehatan, terutama saat ini mengenai ketersediaan APD bagi paramedis. Selain APD, Hanung juga meminta pemerintah memerhatikan ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan.
Kesejahteraan tenaga medis, kata dia, juga jangan sampai mengalami stigmatisasi maupun penolakan. Ia berpesan agar pemerintah memerhatikan kondisi tenaga medis, termasuk juga memberikan vitamin untuk menunjang performa mereka.
"Shift diperbanyak, beban kerja jangan terlalu berat, kondisi imun dan makanan diperhatikan," kata Hanung.
Baca Juga:Khawatir Corona, Investor Tanya Nasib Investasinya ke Luhut
