SuaraJogja.id - Beberapa warga Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) menolak bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti menyatakan, bantuan merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk penanganan virus Covid-19. Baik menerima atau tidak mau menerima adalah hak warga yang bersangkutan. Terlebih, alasan penolakan karena mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri.
“Tentunya ini harus kita hargai, bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan dimasyarakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,” tandas Yuli Hastuti, saat diwawancara di sela-sela monitoring posko siaga desa pencegahan Covid-19 di Kecamatan Butuh, Senin sore (27/4/2020).
Lebih lanjut, Yuli Hastuti mengatakan, dalam menangani covid-19 Pemkab memberikan bantuan kepada ODP dan yang terdampak. Salah satunya bantuan berupa sembako yang secara teknisnya dilakukan Dinsos.
Baca Juga:Keaslian Fotonya Diragukan, Bahar bin Smith Diklaim Ajarkan Napi Al Hadis
“Saya minta warga yang tidak mau menerima bantuan sembako, agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya benar-benar dipastikan terbebas dari virus corona. Saya juga berharap warga ODP agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” tuturnya kepada Humas Pemkab Purworejo.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani mengatakan, warga yang menolak karena mampu secara finansial, sangat luar biasa. Ia menuturkan hal tersebut sebagai ketulusan pribadi yang harus diapresiasi yang bisa menjadi edukasi bagi yang lain.
Menurutnya, penyaluran bantuan ditingkat bawah sudah cukup bagus, yang terpenting tidak dibeda-bedakan.
“Semakin kedepan saya optimis masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat. Jangan sampai, warga miskin tidak ter-cover,” ujar Kelik.
Secara terpisah Camat Grabag Ahmad Zainudin mengakui, ada salah satu warganya di Grabag yang menolak bantuan karena merasa mampu.
Baca Juga:Aturan Lockdown Diperlonggar, Warga Antri McD Sampai Empat Jam
Warga yang ODP ini mengucapkan terimaksih atas perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih pantas menerima. Warga tersebut sudah melaksanakan rapid test tahap I dinyatakan negatif, sedangkan rapid test kedua masih menunggu.
“Saya salut karena orangnya sangat kooperatif, sebagai kepala keluarga juga disiplin dalam mengisolasi diri dengan keluarga maupun lingkungan. Termasuk dirumah juga memisahkan diri dari anak dan istri, dengan menempati ruangan terpisah. Kami bersama desa terus memantau perkembangan kesehatannya,” kata Zainudin.
Zainudin menambahkan, untuk Kecamatan Grabag selain memamtau yang ODP dan pemudik, pihaknya juga memantau warga yang migran.
Berdasarkan penelusuran data terkait bantuan, terdapat 3 warga yang menolak bantuan karena mampu secara ekonomi yakni Kecamatan Grabag dan Kecamatan Purworejo. Masing-masing merupakan ODP yang terus dilakukan pemantauan dari pemerintah.
