SuaraJogja.id - Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut, wacana "New Normal" masih didominasi berasal dari sumber di lingkup pemerintahan.
"Wacana tentang 'new normal' masih sangat terpusat pada pemerintah," kata peneliti PolGov UGM Warih Aji Pamungkas melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).
Warih menuturkan, dalam penelitian itu, wacana normal baru dalam pemberitaan media daring di Indonesia dianalisis pada periode 1-30 Mei 2020. Total pemberitaan media daring yang dianalisis sebanyak 15.011 artikel yang didapat dengan pencarian berita yang mengandung kata "new normal", "normal baru", "kenormalan baru", "kewajaran baru", dan "kelaziman baru".
Lebih lanjut, Warih menjelaskan, dalam pemberitaan tentang tatanan normal baru selama periode penelitian itu, narasi dan aktor-aktor dari pemerintahan cukup dominan.
Baca Juga:Luis Suarez Masuk Radar Transfer Lazio
Dalam pemberitaan, empat tokoh yang kerap disebut adalah Presiden RI Joko Widodo (3.334), Anis Baswedan (773), Erick Thohir (605), Ridwan Kamil (502). Sedangkan tiga Instansi yang secara signifikan sering disebut adalah WHO (889) UI (273) dan Bank Indonesia (209).
Temuan itu, menurutnya, bukan hal baru karena pada fase ini pemerintah sedang mendorong agar kebijakan tatanan new normal bisa bisa diterima oleh publik secara luas.
Meski begitu, ternyata wacana alternatif juga mulai muncul bersamaan dengan adanya pemberitaan dengan perspektif non-pemerintah yang dibawa oleh akademisi UI.
Temuan lainnya, lanjut Warih, menunjukkan bahwa wacana normal baru menegaskan kembali bahwa COVID-19 bukan sekadar persoalan kesehatan namun juga menyentuh permasalahan pemerintahan, ketertiban umum, dan ekonomi.
Secara garis besar, Walih menyebut ada dua isu yang berhubungan dengan normal baru. Pertama, isu yang dikaitkan dengan pemerintahan dan ketertiban dan kedua, isu yang dikaitkan dengan ekonomi.
Baca Juga:5 Rekomendasi Film Terbaru, dari Hollywood hingga Korea
Ia juga menyampaikan, berdasarkan analisis pemberitaan, pemerintah menunjukkan sedang memberi prioritas yang relatif lebih kuat pada aspek sosial dan ekonomi dalam new normal dibandingkan aspek kesehatan dan hukum.
- 1
- 2
