SuaraJogja.id - Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan new normal di Indonesia masih dipahami sebagian masyarakat sebagai strategi herd immunity secara bebas dan tidak terkontrol. Dosen sekaligus peneliti virus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr. Mohamad Saifudin Hakim menilai hal tersebut salah kaprah.
New normal yang dimaksudkan bukan berarti pemerintah membiarkan masyarakat beraktivitas layaknya tidak ada wabah. Konsep new normal yang dibentuk pemerintah adalah masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas secara biasa, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan usaha tetap mengendalikan penyebaran infeksi.
"Di era new normal, pemerintah memang tidak menerapkan herd immunity tanpa kontrol, tetapi dengan pembatasan sosial yang sedikit dibuka disertai dengan kampanye perubahan perilaku. Kendati begitu, langkah ini tetap berimplikasi pada terbentuknya herd immunity, meskipun dalam jangka yang panjang," paparnya seperti dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (4/6/2020).
Meski begitu, menurutnya langkah ini pun masih berisiko gagal. Apakah herd immunity memang betul bisa tercapai atau tidak belum dapat dipastikan. Pasalnya, hingga kini belum ada data dan bukti yang valid bagaimana kekebalan terhadap Covid-19 terbentuk setelah infeksi alami.
Beberapa studi melaporkan bahwa kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 hanya baru muncul pada 10 persen dari total seluruh individu yang terinfeksi. Dengen demikian, seharusnya protokol yang lebih ditekankan oleh pemerintah adalah langkah-langkah mencegah persebaran wabah.
Ia berharap bahwa pemerintah tidak terlalu terburu-buru mengimplementasikan new normal pada bulan Juli mendatang. Pemerintah diharapkan bisa mengkaji ulang rencana tersebut.
Sebab, melihat tren nasional jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air masih cenderung bertambah di berbagai daerah sehingga upaya-upaya mencegah penyebaran virus masih perlu dioptimalkan didukung dengan peningkatan kapasitas melakukan tes, contact tracing, serta disertai berbagai upaya kontingensi/ emergensi karantina untuk mencegah munculnya klaster baru.
"Tren nasional tetap naik dan belum ada tanda penurunan signifikan secara konsisten. Semestinya new normal diterapkan setelah kurva melandai atau ada penurunan jumlah kasus secara signifikan yang konsisten. Jadi, kalau new normal dijalankan bulan Juli maka pemerintah harus siap kalau ada pertambahan kasus baru lagi," jelasnya.
Baca Juga:Viral Video Ular Sanca Memangsa Kucing di Jogja, Warganet: Orochimaru?
Lebih jauh, Hakim menegaskan juga bahwa penerapan herd immunity yang turut muncul jadi wacana dirasa kurang tepat untuk di Indonesia, terutama jika dilakukan dengan cara infeksi alami.
Menurutnya, herd immunity dengan infeksi secara alami sangatlah berisiko. Tidak hanya menyebabkan terjadinya sakit atau penyakit, tetapi individu yang terkena infeksi alami juga berpotensi menjadi agen penularan. Kondisi tersebut akan semakin memakan banyak korban jiwa sampai pada tahap penularan dapat berhenti setelah individu yang tersisa dapat bertahan hidup dan memiliki kekebalan.
Dalam kasus COVID-19, belum ada kepastian apakah kekebalan yang didapat secara alami terhadap SARS-CoV-2 benar-benar dapat melindungi seseorang dalam jangka waktu yang lama atau tidak akan terinfeksi kembali.
"Sayangnya, untuk kondisi sekarang ini, vaksin masih agak jauh tahap pengembangannya untuk bisa secara efektif mengatasi COVID-19," terang dosen Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM ini.
Penemuan vaksin yang efektif masih berada di jalan yang panjang, hingga menjadikan banyak negara harus menekan penularan virus SARS-CoV-2 dengan pembatasan aktivitas sosial yang ketat. Hanya saja, lanjutnya, menerapkan skenario herd immunity dengan infeksi alami untuk mengatasi penyebaran Covid-19 ini di mata para ilmuwan tentu sangat tidak etis. Karena secara praktis, sama saja dengan membiarkan kelompok masyarakat tertentu yang memang rentan, untuk terkena dampak infeksi yang berat. Misalnya kelompok usia tua, kelompok masyarakat dengan penyakit komorbid, dan individu dengan gangguan autoimun atau berbakat alergi.
Banyak negara, salah satunya Vietnam, telah membuktikan bahwa mereka bisa mengontrol penularan virus SARS-CoV-2 dengan pembatasan aktivitas yang ketat. Mereka tidak perlu menunggu sampai terbentuk herd immunity. Pengalaman dunia dengan wabah SARS-CoV sebelumnya pada tahun 2002-2003 juga menunjukkan bahwa wabah bisa ditekan dengan isolasi, karantina, lockdown, identifikasi hewan pembawa, tanpa harus menunggu herd immunity terbentuk.
Oleh karena itu, Hakim menekankan bahwa konsep herd immunity tidak boleh diterapkan atau menjadi tujuan dalam menanggulangi wabah COVID-19, yang infeksinya masih menyebar dengan liar. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja seperti kondisi sebelum ada wabah.
"Pemerintah harus tetap menerapkan aturan secara ketat seperti menganjurkan tetap memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, jaga jarak, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menghindari kerumuman massa, membatasi aktivitas sosial, melakukan isolasi dan karantina bagi yang terpapar virus dan lainnya," terang Hakim yang saat ini tengah melakukan persiapan dengan tim peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak untuk melakukan Uji Klinis Vaksin Rotavirus Fase III.
