SuaraJogja.id - Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meyakini bahwa selama pandemi, angka kemiskinan di wilayahnya meningkat. Meski belum ada data valid yang menunjukkan angka peningkatan, ia mengaku yakin, memandang dari sektor produktivitas yang menurun.
Halim mengatakan, data mengenai tingkat kemiskinan di masyarakat dikelola olah Badan Pusat Statistik (BPS). Sampai saat ini, BPS belum mengeluarkan data terbaru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
"BPS belum mengeluarkan hasil survei kemisikan terbaru, tetapi saya yakini kemiskinan menaik," ujarnya, Senin (27/7/2020).
Ia menyebutkan bahwa meningkatnya kemiskinan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang negatif. Produksi tahun ini, kata dia, lebih kecil dari angka produksi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu sendiri mengakibatkan terjadinya PHK dan perumahan karyawan.
Baca Juga:Terimpit Kemiskinan saat Pandemi Corona, Ayah Tega Jual Bayinya Rp 8,7 Juta
Pada akhir 2019 disampaikan bahwa data kemiskinan di Bantul sejumlah 13%. Meski belum mengetahui jumlah pasti, tetapi Halim meyakini bahwa angka tersebut meningkat. Ia juga menyampaikan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Ke depannya, anggaran pemerintahan akan lebih banyak digunakan untuk pemulihan ekonomi, mulai dari sektor perdagangan, industri, hingga ekspor dan impor, termasuk dalam mengatasi pengangguran yang sebelumnya di-PHK maupun dirumahkan oleh perusahaan selama pandemi.
"Setiap kali terjadi goncangan krisis itu kesenjangan pasti terjadi," tutur Halim.
Meski mengakui adanya kesenjangan sosial yang disebabkan adanya goncangan, tetapi Halim mengapresiasi budaya gotong royong yang dimiliki masyarakat Bantul. Ia menceritakan, sejauh ini di berbagai pedukuhan dengan mudah ditemui posko ketahanan pangan.
Posko tersebut bertujuan untuk menyelamatkan warga yang kekurangan pangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu budaya yang penting untuk menetralisir adanya guncangan ekonomi agar tidak terjadi krisis sosial. Ia menilai, selama ini warga Bantul dapat mengatasi kesenjangan secara mandiri tanpa perlu komando dari pemerintah.
Baca Juga:Peningkatan Angka Kemiskinan di Tengah Pandemi yang Tak Kunjung Selesai
"Budaya itu jangan disepelekan. Budaya itu ternyata menjadi pilar yang sangat kuat , untuk memajukan daerah maupun untuk menjaga stabilitas sosial dan politik," imbuhnya.
Ke depannya, Halim akan melakukan identifikasi permasalahan yang dialami setiap sektor selama pandemi. Selanjutnya, pemerintah akan mencoba melakukan intervensi dengan pelaksanaan kegiatan yang relevan. Pemulihan ekonomi sendiri dinilai memiliki jangkauan yang sangat luas.
Dalam menghadapi pandemi, Halim mengatakan, Pemkab Bantul mencoba melakukan manajemen risiko dengan mencadangkan anggaran pemerintah ke dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Kegiatan belanja pemerintah yang dinilai bisa ditunda dialihkan ke dalam BTT untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
Sejauh ini, Pemkab Bantul sudah menganggarkan Rp145 M dalam rekening BTT sebagai bentuk antisipasi. Ke depannya, jika risiko dipandang menurun, uang senilai Rp145 M tersebut akan dikembalikan ke pos-pos asal pencairan dana tersebut, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur.
Halim mengatakan bahwa pemerintah menunda beragam pembangunan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan terburuk, termasuk dalam mencegah adanya masyarakat yang kelaparan. Baginya, pemerintah dinilai gagal jika masih ada satu saja rakyat yang merasakan kelaparan.
"Hari gini, kalau ada rakyat satu saja kelaparan, pemerintah gagal," ujarnya.
