SuaraJogja.id - Yogyakarta disebut sebagai Daerah Istimewa, karena memiliki konsep pemerintahan tersendiri dibanding wilayah lainnya. Provinsi di bagian selatan pulau Jawa ini dipimpin oleh Sultan yang bertahta di Keraton.
DIY juga memiliki Undang-Undang (UU) keistimewaannya sendiri. Yakni UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin (31/8/2020), UU ini akan menginjak usia ke delapan tahun atau sewindu.
Memasuki usia yang kedelapan, ada beberapa fakta menarik yang bisa diketahui masyarakat mengenai UU Keistimewaan DIY ini. Seperti beragam regulasi yang sudah dibangun dari keberadaan UU ini.
1. Lahir dari Pengorbanan DIY untuk NKRI
Baca Juga:Ganggu Wisatawan, Dinpar Bantul Bersihkan Tumpukan Pasir di Parangtritis
Keberadaan UU ini lahir dari pengorbanan dan perjuangan DIY dalam mendukung dan mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dua orang tokoh yang telah memiliki jabatan, wilayah dan masyarakat di Kasultanan maupun Kadipaten memproklamasikan diri bergabung ke dalam NKRI.
Bergabungnya dua orang tersebut bersama dengan seluruh struktur masyarakat yang sudah terbentuk sebelumnya memberikan arti tersendiri untuk negara yang baru lahir dan akan tumbuh ini.
2. Melahirkan beragam regulasi dan perdais
Paniradya Pati Kaistimewan, Aris Eko Nugroho mengungkapkan selama sewindu berbagai regulasi sudah dibuat, termasuk perda keistimewaan (perdais).
Baca Juga:Jalan Kaki ke Malioboro, Menkopolhukam Mahfud MD Razia Masker
Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibuat oleh pemerintah provinsi DIY. Diantaranya adalah perdais kebudayaan yang juga mengatur pemeliharaan serta pengembangan kebudayaan.
3. Terima Danais senilai Rp 6,1 Triliun dari pemerintah pusat
Keberadaan UU Kesitimewaan juga mengatur DIY untuk menerima Dana Istimewa (Danais). Yakni sejumlah uang dari pemerintah pusat untuk mengganti banyaknya materi yang diberikan Kadipaten dan Kasultanan dalam memperjuangkan NKRI.
Menurut Aris, hingga saat ini DIY sudah menerima Danais sejumlah Rp 6,1 Triliun. Dari jumlah tersebut diharapkan kebijakan 5K (Kasultanan, kadipaten, kampung, kampus dan keprajan) bisa berjalan secara beriringan.
Namun, dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Utamanya saat ini Danais sudah bisa diakses, melalui alokasi ke tingkat kabupaten atau kota dalam Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
4. Sambut Sewindu UU Keistimewaan, Sultan Akan Gelar Sapa Aruh
