SuaraJogja.id - Selama periode bulan Juli hingga September, terpantau jumlah pasien positif covid-19 di DIY terus mengalami peningkatan. Rekor terbaru menunjukkan penambahan jumlah pasien positif dalam satu hari mencapai angka 74 orang. Melihat kondisi tersebut, pakar epidemiologi UGM sarankan pemerintah segera tarik rem darurat.
Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad menyampaikan di DIY sudah terjadi penularan komunitas secara meluas. Jika hal tersebut tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan semakin memperparah keadaan. Ia menilai, sudah saatnya penularan komunitas dihentikan segera.
Selama ini DIY masih menyandang status yang sama sejak awal pandemi, yakni Tanggap Darurat. Riris memandang belum ada perubahan kebijakan yang formal untuk menerapkan jaga jarak. Meskipun sebelumnya sempat dilakukan uji coba penerapan protokol kesehatan di era new normal.
Doni menilai bukan apa yang harus dilakukan dengan situasi saat ini, melainkan apa yang harus diterapkan sejak awal pandemi dan seterusnya. Sejauh ini ia melihat, saat seharusnya kebijakan social distancing diterapkan justru saat ini mulai dilonggarkan.
Baca Juga:Masker Scuba Tak Efektif Tangkal Covid-19, Ini Penjelasan Dokter RSA UGM
"Sampai akhir September ini minimal tanggap darurat masih dilakukan. Jadi sebenarnya isu-nya bukan pada apa yang harus diubah. Tapi kemudian apa yang harus kita implementasikan secara konsisten," ujar pria yang akrab disapa Doni saat dihubungi melalui telepon Selasa (22/9/2020).
Ia menyampaikan, bahwa pemerintah sepatutnya bisa memastikan agar kebijakan untuk tetap menjaga jarak selama pandemi bisa terus berjalan. Baik kawasan wisata, rumah makan maupun kegiatan lainnya seharusnya bisa kembali pada kebijakan sebelumnya di bulan Maret.
"Kalau mau konsisten ya seharusnya kita menerapkan apa yang kita terapkan bulan Maret kemarin," ujarnya.
Menurutnya, mungkin saja jika faktor ekonomi tetap bisa berjalan bersama tanpa harus merugikan faktor kesehatan. Hanya saja, setiap orang yang terlibat di sana perlu memahami batasan diantara keduanya. Dalam artian, pemilik usaha bisa memahami kapan harus menarik rem untuk mengendalikan bisnisnya.
Momentum tarik rem darurat
Baca Juga:Pakar UGM: PSBB Nggak Akan Matikan Perekonomian
Seandainya terjadi penularan dalam jumlah besar, hal tersebut dinilai akan berdampak pada sektor ekonomi juga. Ia juga menyampaikan, bahwa status New Normal tidak menggeser atau menggantikan status tanggap darurat yang lebih dulu dicanangkan. Sebab, New Normal sendiri merupakan situasi dimana kondisi dapat berubah-ubah.
"Kita itu masih dalam situasi pandemi, kalaupun kita membolehkan kegiatan ekonomi, kita perlu tahu bahwa dengan meningkatnya mobilitas resiko menular tentu akan meningkat," terang Doni.
New Normal merupakan situasi dimana kondisi dapat berubah-ubah. Ketika angka penularan kembali tinggi, maka masyarakat harus bersiap untuk menarik rem darurat bersama. Mobilitas masyarakat menjadi salah satu penyebab utama tinggi rendahnya penyebaran covid-19.
Doni juga menerangkan bahwa dari sektor kesehatan sendiri tidak serta merta melarang adanya aktivitas ekonomi. Namun, sekali lagi ia menekankan mengenai pentingnya memperhatikan waktu kapan rem darurat harus ditarik dan bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat.
Tidak hanya kegiatan ekonomi, namun juga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang masih harus terus berjalan. Jika pemilihan kepala daerah ditunda bisa menyebabkan kekosongan pemerintahan, namun jika dilanjutkan bisa saja pemimpin kehilangan masyarakat atau sumber daya yang ada.
Baik kegiatan ekonomi, politik hingga belajar mengajar semuanya perlu dihentikan terlebih dahulu ketika angka penularan meningkat tinggi. Hal tersebut, perlu disadari oleh semua orang untuk kemudian dirancang dalam penerapannya.
"Yang selama ini terjadi kan rancangannya kita menyesuaikan diri saja dengan protokol kesehatan, tapi tidak ada dalam rencana itu bahwa kita bisa sewaktu-waktu kita kembali dalam posisi itu." terangnya.
Untuk mengatasi jumlah pasien yang meningkat tajam, Doni menyatakan salah satu caranya adalah dengan menghentikan mobilisasi masyarakat terlebih dahulu. Tidak perlu hingga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun cukup kembali mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan pada bulan Maret lalu.
Dibandingkan dengan situasi di berbagai wilayah Indonesia lainnya, kebijakan jaga jarak yang diterapkan sebelumnya di DIY sudah cukup efektif. Setidaknya penularan cukup terkendali. Mustahil untuk bisa menghilangkan penularan sama sekali, karena tidak bisa menutup perbatasan antar daerah.
Namun, pemerintah bisa mengendalikan penularan pada titik dimana angka transmisi rendah, terkendali, dan masyarakat mulai bisa beraktifitas. Saat penularan kembali meningkat, maka masyarakat perlu kembali ke situasi sebelumnya dan hal demikian harus dilakukan secara berulang-ulang selama pandemi.
Jaga jarak efektif di rumah
Diantara 3T (Test, Tracing dan Treatement) yang selalu digaungkan sebelumnya, penghentian mobilitas menjadi hal kunci utama untuk menurunkan penularan. Meskipun sudah disampaikan juga, bahwa penularan melalui airbone sudah terjadi namun itu bukanlah penyebab penularan utama.
"Apakah airbone atau bukan, kuncinya adalah pada social distancing," katanya.
Sampai saat ini masyarakat Indonesia belum memiliki vaksin untuk menangkal wabah corona. Jika sudah memiliki vaksin, Doni mengaku masyarakat bisa lebih tenang karena bisa menciptakan herd immunity dengan segera. Tanpa vaksin, herd immunity baru bisa tercapai jika sebagian orang sudah terinfeksi.
Herd immunity yang terjadi sebelum adanya vaksin tidak hanya membutuhkan banyak orang terinfeksi, namun juga bisa menyebabkan korban meninggal lebih banyak lagi. Satu-satunya cara yang perlu dilakukan adalah menghindari penularan dengan berjaga jarak.
Sementara jaga jarak yang paling efektif adalah dengan tetap tinggal di rumah. Sehingga kegiatan perkantoran, sekolah dan aktivitas ekonomi perlu untuk kembali dilakukan dari rumah saja. Termasuk salah satu yang penting juga menerapkan ibadah dari rumah.
