SuaraJogja.id - Terjeratnya dua menteri atas kasus korupsi membuktikan bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dijalankan dengan mengabaikan keterlibatan partisipasi publik guna mendukung kebijakannya. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik UMG, Mada Sukmajati.
Padahal, kebijakan dari salah satu menteri yang tertangkap KPK tersebut sudah menuai kontroversi di masyarakat. Namun, kesannya seolah dibiarkan saja oleh Jokowi hingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK.
“Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik,” kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, seperti dilansir dari laman resmi UGM, Kamis (17/12/2020).
Dua menteri yang ditangkap KPK, Edhi Prabowo dan Juliari Batubara, menurut Mada, keduanya berasal dari Partai Politik. Bahkan, pun dua menteri sebelumnya pada periode pertama, Idrus Marham dan Imam Nahrawi, juga berasal dari Partai Politik.
Baca Juga:Saat Pandemi Covid-19, UGM Berinovasi di Bidang Riset Kesehatan
Ia berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di Kementeriannya. Sebab, menteri yang berasal dari partai sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai.
“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya.
Rencana Jokowi melakukan pergantian posisi menteri baru untuk Kementerian Sosial dan KKP yang rencananya masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji direshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya.
Soal kriteria calon menteri baru yang akan dipilih, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi dan bebas dari tekanan partai politik.
Baca Juga:Sinergi 5K, Menteri-Menteri Jokowi Nitilaku Virtual di UGM
“Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.
Disamping itu, Mada juga mengusulkan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab, saat ini pubik beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai.
“Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” tukasnya.
