Wacana Lockdown Tugu-Malioboro-Keraton Makin Santer, Pemkot Jogja Keberatan

Heroe menyampaikan kekhawatirannya terkait realisasi jika memang rekomendasi penutupan wilayah itu lakukan.

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 29 Desember 2020 | 10:49 WIB
Wacana Lockdown Tugu-Malioboro-Keraton Makin Santer, Pemkot Jogja Keberatan
Seorang wisatwan mencuci tangan di fasilitas yang tersedia di depan gerbang penanda zonasi di kawasan Malioboro, Selasa (29/12/2020). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Sementara itu Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menyarankan kepada Pemkot Jogja untuk mengikuti rekomendasi lockdown atau penutupan kawasan Tugu-Malioboro-Keraton untuk semua aktivitas pada malam tahun baru mendatang. Rekomendasi ini telah disampaikan langsung sebagai rekomendasi akhir dari Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja ke Pemkot Yogyakarta.

"Sampai hari ini kita lihat bahwa fasilitas kesehatan yang ada sudah dapat dikatakan full. Mulai dari rumah sakit, tempat karantina, semua full. Harapan kami, Wali Kota juga bersedia mengikuti rekomendasi itu," ucap Fokki.

Ia telah mewanti-wanti Pemkot Jogja jika nanti pada akhirnya tidak menuruti atau mengikuti rekomendasi tersebut. Artinya jangan sampai ada persoalan hukum yang terjadi saat rekomendasi itu diabaikan.

"Jangan sampai nanti ada persoalan hukum di situ, seperti yang terjadi pada fenomena kasus Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat," tegasnya.

Baca Juga:Pria Buka Jasa Kencan Malam Tahun Baru, Kalau Tak Laku Bakal Lakukan Ini

Bukan tanpa alasan, Fokki menjelaskan bahwa memang tidak dipungkiri kawasan Tugu Pal Putih menuju ke Malioboro hingga sampai di Titik Nol Kilometer bakal menjadi tempat kerumunan hebat. Apalagi ditambah dengan momen pergantian tahun yang sudah di depan mata.

Ia menilai pengendalian kasus Covid-19 oleh pemerintah daerah sangat diuji dalam masa semacam ini. Namun jika memang benar-benar serius maka rekomendasi lockdown tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan.

"Jangan sampai seolah-olah yang namanya Pemerintah Kota Yogyakarta malah justru membiarkan adanya sebuah potensi kerumunan itu terjadi sehingga kasus meroket lagi," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak