SuaraJogja.id - Pendiri Jogja Hip Hop Foundation, Marzuki Mohamad alias Kill The DJ, selama pandemi makin sibuk berkecimpung di dunia pertanian. Ia pun makin sering bertemu para petani yang bekerja menggarap sawah.
Terbaru, pria yang akrab disapa Juki ini juga menyampaikan mengenai kondisi pupuk untuk pertanian yang dipotong subsidinya oleh pemerintah.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @killthedj, kekasih seorang dokter gigi ini mengatakan bahwa hampir setiap pagi ia jalan-jalan di area persawahan sekitar tempat tinggal di desanya.
Aktivitas itu ia sebut "mewah", akronim dari "mepet sawah." Bukan hanya sebatas olahraga dan jarak tempuh yang dilalui, menilik sawah juga menjadi kesempatan baginya untuk bertemu dengan para petani dan mendengar masalah yang tengah dirasakan.
Baca Juga:Laporan LHKPN Pupuk Kaltim Diapresiasi Pupuk Indonesia
"Seminggu ini saya banyak mendengar dari para petani bahwa harga pupuk menjadi sangat mahal dan langka," tulis Marzuki dalam keterangannya.
Selama satu minggu terakhir, pupuk yang mahal dan langka menjadi masalah yang tengah dihadapi para petani. Mereka harus membeli pupuk menggunakan kartu tani agar mendapatkan harga subsidi dari pemerintah.
Namun, kata dia, pembelian pupuk bersubsidi juga dibatasi dengan kuota, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan lahan, mereka harus membeli pupuk dengan harga dua kali lipat dari harga subsidi.
Marzuki pun berusaha mencari tahu sumber penyebab pupuk mahal dan langka. Setelah menelusuri, ia menemukan bahwa pemerintah memotong anggaran subsidi pupuk sebesar Rp4,6 triliun setiap tahunnya.
Ia mengungkapkan, alasan Presiden Jokowi melakukan hal itu karena menilai subsidi pupuk tidak tepat sasaran dengan alasan lemahnya data base dan hasil komoditas yang tidak meningkat signifikan.
Baca Juga:Petrokimia Gresik Tanam Jagung Perdananya di Lombok Timur NTB
"Tentang data base yang awut-awutan saya setuju, wong ngurus e-KTP aja gak beres kok?! Data base bansos juga banyak yang tidak tepat sasaran kan?" tulis Marzuki dalam keterangannya.
Ia menyampaikan, subsidi itu lari ke pabrik pupuk dan distributor. Uang yang diberikan tidak pernah sampai secara langsung ke petani. Sebab, petani tetap harus membeli ke pengecer dengan harga subsidi.
Setelah itu, ada beberapa pengecer yang tidak jujur dengan menaikkan harga jual. Petani tidak pernah mengurus masalah administrasi. Jika terjadi mal-administrasi, Marzuki menilai, itu berasal dari tingkat produksi dan distribusi.
Apa pun alasannya, menurut pria asal Klaten itu, kebijakan pemotongan subsidi pupuk ini telah membuat para petani menjerit kesusahan.
Mungkin, lanjutnya, ini adalah saat yang tepat untuk para petani Indonesia beralih ke pupuk organik dan meninggalkan pupuk kimia yang digencarkan rezim orde baru. Menurut Marzuki, tanah di Pulau Jawa sudah penuh dengan bahan kimia, dan hasilnya akan stagnan secara terus menerus.
"Dengan organik tidak perlu ada subsidi pupuk, para petani kembali memuliakan tanah dengan cara-cara alami," tulis Marzuki dalam keterangannya.
