Tren Kasus Covid-19 Tinggi, Pemda DIY Batalkan Pembelajaran Tatap Muka

Kasus covid-19 di DIY terus meroket.

Galih Priatmojo
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:11 WIB
Tren Kasus Covid-19 Tinggi, Pemda DIY Batalkan Pembelajaran Tatap Muka
Suasana uji coba pembelajaran tatap muka di SMKN 1 Depok, Sleman, Senin (19/4/2021) - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

SuaraJogja.id - Pemda DIY memastikan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang batal dilakukan. Kebijakan ini diterapkan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pembatalan ini dilakukan karena tren kasus COVID-19 di DIY semakin tinggi. Saat ini kasus COVID-19 di DIY sudah mencapai lebih dari 50 ribu kasus. Bahkan dari hasil ujicoba PTM terbatas justru muncul klaster baru dari dua sekolah seperti SD di Gunung Kidul dan SMP Kulon Progo.

"PTM Batal, wedi [kasus covid-19 di diy tinggi], sementara off dulu" ujar Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).

Menurut Aji, Pemda menunggu hasil evaluasi penanganan COVID-19 di DIY. Sebab kasus COVID-19 yang terjadi saat ini berbeda dari sebelumnya.

Baca Juga:Waspadai Varian COVID-19 Delta Masuk ke DIY, Pembajun Minta Warga Disiplin Prokes

Kalau dulu usai terjadi lonjakan kasus COVID-19 maka kurvanya kemudian menurun. Namun saat ini kurva kasus COVID-19 justru semakin tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

"Sekarang ini mudunnya (turunnya-red) kasus sitik, munggahe (naiknya-red) okeh (banyak -red)," tandasnya.

Karenanya alih-alih memaksakan diri menggelar PTM, Pemda lebih memilih mengantisipasi penularan virus dengan penundaan tatap muka di sekolah. Pemda tidak ingin semakin banyak klaster muncul dari sektor pendidikan.

Aji berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalurahan/padukuhan diharapkan mengaktifkan jaga warga dan satlinma untuk mengawasi mobilitas masyarakat.

"Pengawasan di tingkat rt/rw yang kita harapkan [untuk mengawasi mobilitas masyarakat], karena satpol pp di kabupaten kan jumlahnya terbatas," ungkapnya.

Baca Juga:Pantau Vaksinasi di DIY, Kemenkes Tekankan Soal Kemudahan Akses Dapatkan Vaksin

Aji menambahkan selain penundaan PTM, Pemda juga meminta kabupaten/kota untuk kembali menata kebijakan Work from Home (WfH) dan Work from Office(WfO). Bila muncul kasus maka perkantoran bisa mengurangi WfO hanya 25 persen dari total pegawai.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak