alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tren Kasus Covid-19 Tinggi, Pemda DIY Batalkan Pembelajaran Tatap Muka

Galih Priatmojo Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:11 WIB

Tren Kasus Covid-19 Tinggi, Pemda DIY Batalkan Pembelajaran Tatap Muka
Suasana uji coba pembelajaran tatap muka di SMKN 1 Depok, Sleman, Senin (19/4/2021) - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Kasus covid-19 di DIY terus meroket.

SuaraJogja.id - Pemda DIY memastikan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang batal dilakukan. Kebijakan ini diterapkan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pembatalan ini dilakukan karena tren kasus COVID-19 di DIY semakin tinggi. Saat ini kasus COVID-19 di DIY sudah mencapai lebih dari 50 ribu kasus. Bahkan dari hasil ujicoba PTM terbatas justru muncul klaster baru dari dua sekolah seperti SD di Gunung Kidul dan SMP Kulon Progo.

"PTM Batal, wedi [kasus covid-19 di diy tinggi], sementara off dulu" ujar Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).

Menurut Aji, Pemda menunggu hasil evaluasi penanganan COVID-19 di DIY. Sebab kasus COVID-19 yang terjadi saat ini berbeda dari sebelumnya.

Baca Juga: Waspadai Varian COVID-19 Delta Masuk ke DIY, Pembajun Minta Warga Disiplin Prokes

Kalau dulu usai terjadi lonjakan kasus COVID-19 maka kurvanya kemudian menurun. Namun saat ini kurva kasus COVID-19 justru semakin tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

"Sekarang ini mudunnya (turunnya-red) kasus sitik, munggahe (naiknya-red) okeh (banyak -red)," tandasnya.

Karenanya alih-alih memaksakan diri menggelar PTM, Pemda lebih memilih mengantisipasi penularan virus dengan penundaan tatap muka di sekolah. Pemda tidak ingin semakin banyak klaster muncul dari sektor pendidikan.

Aji berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalurahan/padukuhan diharapkan mengaktifkan jaga warga dan satlinma untuk mengawasi mobilitas masyarakat.

"Pengawasan di tingkat rt/rw yang kita harapkan [untuk mengawasi mobilitas masyarakat], karena satpol pp di kabupaten kan jumlahnya terbatas," ungkapnya.

Baca Juga: Pantau Vaksinasi di DIY, Kemenkes Tekankan Soal Kemudahan Akses Dapatkan Vaksin

Aji menambahkan selain penundaan PTM, Pemda juga meminta kabupaten/kota untuk kembali menata kebijakan Work from Home (WfH) dan Work from Office(WfO). Bila muncul kasus maka perkantoran bisa mengurangi WfO hanya 25 persen dari total pegawai.

"Ya tergantung kondisinya di masing-masing perkantoran ya," tandasnya.

Secara terpisah Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DIY, Wegig Pratama memahami kebijakan penundaan PTM di DIY, termasuk di tingkat pendidikan tinggi. Sebab kasus COVID-19 di DIY memang semakin tinggi saat ini.

"Kami juga tidak mau memaksakan diri membuka ptm karena ini menyangkut keselamatan banyak orang," ujarnya.

Wegig menambahkan sebenarnya banyak perguruan tinggi yang sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam PTM sesuai protokol kesehatan. Selain itu melaksanakan vaksinasi bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya.

Namun dengan munculnya kebijakan penundaan PTM, APTISI akan berkoordinasi perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah V DIY.

"Kalau harus daring ya kita daringkan, kalau bisa luring ya bisa memakai pemeriksaan antigen atau genose," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait