SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyebut koneksi internet menjadi salah satu kendala paling dirasakan dalam penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Belum meratanya infrastruktur jaringan internet disinyalir menjadi penyebabnya.
Presiden BEM KM UGM Muhammad Farhan menuturkan berdasarkan data peta jaringan infrastruktrur internet di Indonesia. Masyarakat khususnya di pedesaan masih jauh tertinggal dalam hal jumlahnya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan ataupun nasional.
"Sehingga, dari hasil gambaran tersebut, pemerataan jaringan internet di Indonesia masih jauh dari kata keadilan," kata Farhan dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).
Farhan menyebutkan, hingga saat ini pendidikan di Indonesia belum mampu untuk beradaptasi di era pandemi. Terlebih yang memaksa sektor pendidikan harus menerapkan pembelajaran daring atau PJJ.
Baca Juga:Nilai Pembelajaran Jarak Jauh Belum Optimal, BEM KM UGM Beri Saran Ini
Pemerintah dianggap belum terlihat secara serius membenahi infrastruktur jaringan internet di sejumlah wilayah tersebut. Terutama bagi mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
"Malah, selama lebih dari setahun lamanya, pemerintah hanya menyamaratakan semua permasalahan pendidikan di Indonesia dengan satu solusi, yaitu pemberian bantuan kuota internet," ujarnya.
Padahal kata Farhan, ada permasalah yang lebih fundamental dibanding hanya pemberian kuota internet saja. Tetapi jaringan infrastruktur yang seharusnya menjadi fokus utama permasalahan pendidikan saat ini.
"Lalu, para pelajar yang tak mempunyai gawai maupun tak ada koneksi internet yang baik, tetap tak akan bisa menikmati bantuan kuota internet yang digunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh tersebut," sambungnya.
Menurutnya metode daring atau PJJ memang tidak akan bisa menghadirkan pembelajaran yang optimal. Berbeda dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seperti saat sebelum pandemi dulu.
Baca Juga:Susah Sinyal, Warga Perbatasan Tembus Area Hutan Dekat Malaysia
"Pembelajaran Jarak Jauh memang sebaik apapun metode pembelajarannya, tak akan bisa seoptimal Pembelajaran Tatap Muka. Untuk bisa beradaptasi di tengah pandemic ini, Pembelajaran Tatap Muka harus segera diterapkan," tegasnya.
Farhan menyampaikan sebenarnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah mengisyaratkan agar PTM bisa segera dimulai. Walaupun tetap dengan sejumlah persyaratan yang wajib untuk dipenuhi.
Salah satunya yaitu pengajar dan peserta didik yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. BEM KM UGM yang melihat data dari website resmi kemdikbud mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 4 juta dari total 6 juta guru dan tenaga kependidikan yang melakukan vaksinasi baik tahap 1 maupun 2.
Sedangkan untuk peserta didik capaiannya masih kurang memuaskan yakni hanya sebesar 4% yang sudah melakukan vaksinasi. Baik itu merupakan vaksinasi dosis 1 maupun 2.
"Sehingga, dalam hal ini untuk Pembelajaran Tatap Muka jika pemerintah tidak mengebut pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, terutama bagi peserta didik, akan sangat lama untuk bisa diterapkan," tuturnya.
Dalam hal ini pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk bisa segera menuntaskan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menerapkan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dengan indikator keberhasilan yang terukur.
Atau bisa dengan mengadaptasikan pendidikan di Indonesia mulai dari kurikulum adaptif dan fasilitas dasar pembelajaran jarak jauh yang memadai.
Pemerataan fasilitas dan pelatihan kepada tenaga ajar juga harus senantiasa perhatikan. Supaya kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.
Tidak lupa dengan membangun infrastruktur jaringan internet yang merata di seluruh Indonesia. Khususnya untuk daerah 3T agar mampu untuk beradaptasi secara jangka panjang jika pembelajaran jarak jauh terpaksa harus diterapkan terus.
"Lalu juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga didik dan peserta dodik sebagai syarat untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)," tandasnya.
