facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Dihantui Ancaman Tsunami Besar, Fasilitas Mitigasi di Gunungkidul Kondisinya Mengenaskan

Galih Priatmojo Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:35 WIB

Dihantui Ancaman Tsunami Besar, Fasilitas Mitigasi di Gunungkidul Kondisinya Mengenaskan
Ilustrasi tsunami (Shutterstock)

kawasan di pesisir Gunungkidul belum siap hadapi bencana besar terutama tsunami

SuaraJogja.id - Intensitas gempa bumi di wilayah pesisir selatan Gunungkidul nampaknya meningkat. Sehari, Jumat (22/10/2021) kemarin bahkan terjadi dua kali dalam selang waktu yang tidak lama.

BMKG merilis terjadi gempa bumi pertama berkekuatan sekitar 5.3 SR mengguncang Malang, Jawa Timur sekitar pukul 09.21 WIB. Gempa Magnitudo 5.3 berada di kedalaman 33 kilometer dengan koordinat: 8.84 LS-112.51 BT atau 78 km Barat Daya Kabupaten Malang Jawa Timur.

Gempa kedua berkekuatan 4.8 SR  terjadi pukul 09:39:18 WIB dengan lokaai 9.052 LS,110.44821 BT atau 118 km Barat Daya Gunungkidul dengan kedalaman 10 Km. Gempa ini tak berselang lama dengan gempa sebelumnya di Malang. Kedua gempa tersebut diklaim tidak berpotensi tsunami.

Pesisir selatan Pulau Jawa memang menyimpan ancaman gempa megatrush yang mampu memicu tsunami besar. BMKG bahkan sudah berkali-kali merilis ancaman gempa dan tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa ini.

Baca Juga: Ingin Wisata Ke Gunungkidul? Perhatikan Nomor Kendaraan Anda

Kendati demikian, ternyata alat peringatan dini tsunami atau Early Warning System (EWS) yang terpasang di sepanjang pantai selatan Gunungkidul sudah tak berfungsi. Sejak tahun 2018 yang lalu, 7 EWS di sepanjang pantai selatan Gunungkidul rusak dihantam gelombang tinggi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengakui jika 7 EWS yang dipasang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di sepanjang pantai selatan Gunungkidul rusak. Untuk memperbaiki ataupun menggantinya dengan yang baru, BPBD Kabupaten Gunungkidul tak memiliki cukup anggaran.

"Alatnya itu mahal, 1 alat bisa Rp1 miliar. Duit dari mana kita,"ujar Edy, Sabtu (23/10/2021).

Garis pantai Gunungkidul cukup panjang karena mencapai 78,2 kilometer. Sebenarnya EWS sangat penting untuk memberi peringatan sedini mungkin akan adanya gelombang tsunami sehingga warga bisa langsung melakukan penyelamatan diri.

Namun karena rusak, kini mereka hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Di mana informasi tersebut hanya mereka sebarkan melalui nomor handphone sekaligus Handy talky (HT) petugas SAR yang tersebar di pos-pos SAR terdekat.

Baca Juga: Bejat, Buruh Lepas di Gunungkidul Cabuli Gadis Berkebutuhan Khusus

"Ya kita sebarkan lewat WA kemudian oleh anggota SAR diteruskan ke masyarakat juga melalui WA,"terangnya.

Untuk peringatan dini tsunami, BPBD Gunungkidul memang mengandalkan BMKG karena lembaga tersebut belum lama ini memasang EWS dengan tehnologi terbaru di atas Pantai Parangtritis dan Bandara YIA Kulonprogo.

EWS milik BMKG diklaim mampu mendeteksi tsunami mulai jarak 200 kilometer dari bibir pantai. EWS milik BMKG nanti akan mengolah tinggi gelombang sekaligus kecepatan tsunami sampai ke daratan sehingga warga bisa langsung mencari lokasi yang aman.

"Sementara kita andalkan EWS BMKG dulu. Karena memang tidak anggaran untuk itu,"ungkap dia.

Kalurahan-kalurahan atau desa di sepanjang pantai selatan Gunungkidul sebenarnya sudah berubah menjadi Kalurahan Tanggap Bencana (Kaltana). Namun Kaltana ini tidak maksimal karena ternyata mereka tidak memiliki peralatan mitigasi kecuali hanya papan petunjuk arah ketika akan evakuasi saat terjadi bencana.

Idealnya, lanjut Edy, Kaltana memiliki peralatan mitigasi sendiri sehingga evakuasi terhadap warga bisa berlangsung maksimal. Kendati demikian, ia mengakui jika untuk pengadaan peralatan mitigasi bencana mereka terkendala anggaran.

"Anggaran kita yang disetujui sangat minim,"paparnya.

Di tahun 2021 ini, BPBD Gunungkidul hanya mendapat anggaran Rp3 miliar dari dana yang mereka ajukan Rp10 miliar. Anggaran Rp3 miliar tersebut dibagi untuk belanja pegawai atau honor Tenaga Harian Lepas (THL) Rp1 miliar dan Rp700 juta untuk droping air yang wajib mereka anggarkan. Sisanya baru untuk operasional BPBD selama setahun.

Kontributor : Julianto

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait