Kendati demikian, tidak ikut andil dalam pembayaran sumbangan tersebut, tak jarang siswa sendiri mendapat tekanan hingga mendapat perundungan di sekolah. Didik mengatakan hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Kalau soal bully itu kami belum tahu seperti apa bentuknya. Yang jelas kalau sampai disebarkan di forum wali murid oleh sekolah misalnya, seharusnya tidak perlu. Kalau sumbangan itu kan tidak diwajibkan," katanya.
Untuk kasus yang terlanjur terjadi, Didik mengatakan wali murid bisa melaporkan kepada Disdikpora DIY jika mengalami kasus-kasus seperti penahanan ijazah atau sumbangan yang dipaksakan pihak sekolah.
"Bisa laporkan dugaan itu ke kami. Nanti kami kroscek terlebih dahulu terhadap persoalan yang terjadi," kata dia.
Baca Juga:Disdikpora DIY Berencana Gelar Pembelajaran Tatap Muka September, Ini Syaratnya?
Disdikpora DIY yang mendapat somasi dari AMPPY masih menunggu surat tersebut. Pihaknya akan mempelajari terkait permintaan lembaga sosial kemasyarakatan itu.
"Ya nanti kami pelajari dulu ke depan. Sementara kami belum dapat bentuk somasi seperti apa," ujar Didik.
Sebelumnya Ketua Sarung Lidi, AMPPY, Yuliani Putri Sunardi mengatakan banyak ijazah anak siswa dari jenjang SMP-SMA/SMK di DIY ditahan pihak sekolah. Hal itu diduga lantaran siswa tidak bisa membayar administrasi sekolah hingga sumbangan yang dinilai berbentuk pungutan liar.
Dari data AMPPY, di Kota Jogja sendiri ada sekitar 1.139 ijazah yang ditahan. Jumlah itu belum termasuk di empat kabupaten lain se-DIY.
Yuliani menjelaskan bahwa, kebanyakan ijazah SMK dan SMA Negeri yang masih ditahan pihak sekolah. Alasannya pun bermacam-macam, ijazah tidak keluar karena siswa belum membayar administrasi di sekolah dan juga belum membayar sumbangan.
Baca Juga:Disdikpora DIY Izinkan Gelar PTM Terbatas, SMAN 1 Jetis Bantul Jadi Percontohan
"Kami sudah mendatangi sejumlah sekolah dan juga wali murid yang keberatan dengan pembayaran tersebut. Jadi sejak awal wali murid dimintai sumbangan. Tetapi besaran sumbangan itu ditentukan oleh pihak sekolah, jatuhnya seperti pungli. Karena setelah kami kroscek ke sekolah terkait laporan pertanggungjawaban itu, mereka tidak punya. Alasannya tidak perlu membuat karena sifatnya sumbangan," keluh dia.
