SMKN 3 Jogja, hanya mensyaratkan kepada siswa untuk mengembalikan buku perpustakaan yang digunakan untuk belajar selama ini. Hal itu mengingat status buku adalah milik negara.
"Hanya itu syaratnya, jadi masing-masing siswa (kelas 12) mengembalikan 10 buku. Tidak ada yang namanya pembayaran untuk mengambil ijazah di sekolah kami," ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Sarang Lidi, AMPPY, Yuliani Putri Sunardi membantah bahwa pernyataan kepala sekolah tersebut tidak benar.
"Ngapusi (bohong) itu, saya punya data validnya. Dulu saja, Desember 2020 itu ada 1.780 sekian, sekarang ini SMK di Kota Jogja saja masih 1.139 ijazah (ditahan) per 1 November 2021," kata Yuliani.
Baca Juga:Dalami Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika, ORI DIY: Hasil Masih Sejalan dengan Pelapor
Yuliani menyebut bahwa pihaknya sudah terjun ke lapangan dan melaporkan penahanan ijazah ke Disdikpora DIY. Sempat salah satu kepala sekolah dipanggil oleh jajaran Disdikpora DIY dan menjawab tidak ada ijazah yang ditahan.
"Setelah itu selesai, tidak ada penelusuran. Kemudian saya ke sekolah-sekolah mendata ijazah yang masih disimpan. Ketahuan kasusnya pada tahun 2020 hingga saya datangkan saber pungli dari Jakarta," kata dia.
Yuliani menjelaskan, saat itu salah satu sekolah SMK di Depok, Kabupaten Sleman diduga menahan ijazah siswanya hingga 7 tahun. Pihaknya sudah meminta berapa jumlah ijazah yang masih disimpan oleh sekolah tapi tidak pernah dapat. Dugaan pun muncul untuk mengambil ijazah itu ada sumbangan dan administrasi yang harus dibayarkan.
"Alasan tidak bisa diambil itu belum bayar (administrasi) Kalau ada alasan belum cap 3 jari, karena si anak belum membayar. Sebenarnya si anak ini sudah pernah ikut mengambil ijazah bersama teman-teman dia. Karena belum bayar, akhirnya tidak bisa keluar. Nanti alibi sekolah saat kami datangi karena belum cap 3 jari, sebegitu kejamnya sekolah itu," keluh dia.
Pihaknya menolak jika AMPPY bertugas membagikan sisa ijazah yang masih berada di sekolah. Hal itu mengingat tugas dan peran besarnya ada di pihak sekolah.
Baca Juga:Selain Komnas HAM, Ombudsman juga Sudah Lakukan Investigasi ke Lapas Narkotika Pakem
"Saya tidak mau jika harus membagikan ijazah itu ke anak-anak. Jelas-jelas yang berwenang sekolah yang memiliki kewajiban memberikan ijazah itu kan," ungkap Yuliani.
